JCCNetwork.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat daerah. Kali ini, penindakan dilakukan di wilayah Tulungagung, Jawa Timur, dengan total 16 orang diamankan, termasuk kepala daerah setempat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi senyap tersebut. Ia menyampaikan bahwa tim penindakan KPK bergerak cepat setelah memperoleh informasi awal terkait dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
“Benar (ada OTT),” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 10 April 2026.
Dalam operasi tersebut, salah satu pihak yang turut diamankan adalah Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung. Selain kepala daerah, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut.
Budi menjelaskan, total terdapat 16 orang yang diamankan dalam operasi tersebut. Mereka saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK guna mendalami peran masing-masing dalam dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diusut.
“Di mana tim mengamankan sejumlah 16 orang salah satunya adalah Bupati Tulungagung,” ucap Budi.KPK memiliki aturan main 1×24 jam dalam OTT. Status hukum pihak tertangkap diumumkan melalui konferensi pers.
Sesuai dengan prosedur yang berlaku, KPK memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap. Penetapan tersangka beserta konstruksi perkara akan diumumkan secara resmi melalui konferensi pers setelah proses gelar perkara rampung.
Hingga saat ini, KPK belum merinci lebih lanjut terkait kasus yang menjerat para pihak tersebut, termasuk barang bukti yang diamankan maupun dugaan nilai transaksi. Namun, lembaga antirasuah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap praktik korupsi, terutama yang melibatkan penyelenggara negara di daerah.
OTT ini menambah daftar panjang penindakan KPK terhadap kepala daerah, sekaligus menjadi peringatan keras bagi pejabat publik agar tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
