JCCNetwork.id- Kementerian Keuangan mengusulkan pengalihan pengelolaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagai bagian dari upaya memperkuat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa PNM direncanakan menjadi instrumen utama dalam distribusi KUR, menggantikan peran dominan perbankan yang selama ini dinilai menimbulkan beban subsidi bunga cukup besar bagi pemerintah.
“PNM Madani itu kasih ke kami, nanti kami akan jadikan PNM itu penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat),” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
PNM saat ini merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang telah tergabung dalam struktur Danantara Indonesia. Dalam skema baru yang diusulkan, PNM akan ditempatkan di bawah salah satu Special Mission Vehicle (SMV) milik Kementerian Keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur atau Pusat Investasi Pemerintah.
Menurut Purbaya, langkah tersebut diambil untuk mengatasi berbagai kendala dalam penyaluran KUR, termasuk keterbatasan akses yang masih dirasakan sebagian pelaku UMKM. Selain itu, ia menyoroti tingginya biaya subsidi bunga KUR yang disalurkan melalui bank, yang disebut mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun.
“Kalau KUR yang (disalurkan) lewat bank-bank itu kan kami bayar bunga tuh sampai 18 persen. Uangnya hilang (terpakai untuk membayar bunga), setiap tahun sekitar Rp 40 triliun,” ujar Purbaya.
Ia menjelaskan, apabila penyaluran KUR dialihkan melalui PNM, anggaran subsidi tersebut dapat dioptimalkan menjadi dana bergulir. Skema ini diharapkan tidak hanya menekan beban fiskal, tetapi juga memperbesar kapasitas pembiayaan bagi UMKM secara berkelanjutan.
Lebih lanjut, Kementerian Keuangan menargetkan transformasi PNM menjadi lembaga pembiayaan berskala besar yang berfokus pada sektor UMKM. Dalam lima tahun ke depan, institusi tersebut diharapkan berkembang menjadi bank khusus UMKM dengan total modal mencapai Rp200 triliun.
“Jadi, anggaran (yang dikeluarkan oleh) kami nggak bertambah (tetap Rp40 triliun setiap tahunnya), tapi dia (PNM) meminjamkan (anggaran tersebut) sebagai dana bergulir, dengan bunga murah. Jadi, Rp40 triliunnya nggak hilang,” jelasnya.
Selain penguatan kelembagaan, pemerintah juga merancang pembentukan ekosistem pendukung UMKM yang terintegrasi. Ekosistem ini mencakup layanan pendampingan usaha, pemasaran, pelatihan, hingga penjaminan kredit guna meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil.
Usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan disebut telah memperoleh sinyal dukungan. Pemerintah kini tengah mematangkan skema implementasi guna memastikan efektivitas program serta keberlanjutan pembiayaan UMKM di masa mendatang.
“Usulan tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan mendapatkan sinyal dukungan,” katanya.
