JCCNetwork.id- Partai Gerindra mengklaim sebagai salah satu partai paling getol mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari pemilihan langsung kembali ke mekanisme pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Usulan ini dikatakan telah lama dibahas internal partai dan digulirkan ke partai-partai lain.
Hal itu ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sekaligus Ketua DPP Partai Gerindra.
“Internal Partai Gerinda memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kami berkehendak untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD,” kata dia.
Menurut Prasetyo, diperlukan keberanian untuk mengubah sistem pemilihan umum yang berlaku saat ini karena dinilai memiliki banyak sisi negatif. Seperti biaya harus dikeluarkan baik oleh calon kepala daerah maupun oleh negara dalam penyelenggaraan pilkada langsung.
“Belum dari sisi negara ya, dari sisi negara dalam hal ini mengenai pembiayaannya,” kata dia.
Gerindra, kata dia, telah melakukan kajian internal sejak lama yang kemudian menghasilkan usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Bahkan kajian ini sudah berlangsung sejak periode pemerintahan sebelumnya.
“Bahkan periode yang lalu di masa pemerintahan Joko Widodo kan juga sudah banyak kita bahas untuk akan adanya revisi undang-undang pemilih,” kata dia.
Usulan Gerindra ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Gerindra, yang telah beberapa kali menyuarakan hal serupa. Dalam HUT ke-61 Partai Golkar awal Desember lalu, Prabowo menyatakan kecenderungannya pada sistem pilkada oleh DPRD, menyebut sistem itu diterapkan di berbagai negara dan dapat menekan ongkos politik. “Demokratis tapi jangan buang-buang uang,” ucap Prabowo.
Wacana ini juga mendapat dukungan dari sejumlah partai dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, misalnya, pernah mengusulkan opsi pemilihan bupati/wali kota oleh DPRD kabupaten/kota.
