JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan sejumlah instruksi strategis dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Arahan tersebut ditekankan kepada jajaran kementerian, aparat keamanan, serta lembaga intelijen, menyusul meningkatnya eskalasi keamanan di berbagai daerah.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan, salah satu poin utama adalah penugasan langsung kepada Badan Intelijen Negara (BIN). Presiden meminta lembaga intelijen negara itu melaporkan setiap dinamika di lapangan secara cepat dan tepat.
“Badan Intelijen Negara ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan kepada Presiden pada kesempatan pertama bila terjadi dinamika di lapangan,” kata Sjafrie, dikutip Senin (1/9/2025).
Selain itu, Prabowo menekankan penindakan hukum terhadap pelaku penjarahan dan perusakan. Aksi kriminal yang menyasar fasilitas publik, institusi negara, maupun rumah pribadi pejabat negara dinilai sebagai ancaman serius terhadap ketertiban umum dan kedaulatan negara.
“Presiden memberi penegasan agar semua tindakan pelanggaran yang bersifat kriminal, baik dalam bentuk perusakan benda, fasilitas umum, maupun harta milik pribadi, harus ditindak secara tegas dan sesuai hukum,” ujar Menhan.
“Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut keselamatan pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang harus selalu dalam keadaan aman,” sambungnya.
Lebih jauh, Sjafrie menambahkan, aparat keamanan tidak boleh ragu bertindak bila terjadi serangan langsung terhadap keselamatan pejabat atau penjarahan rumah pribadi. TNI dan Polri, tegasnya, akan bersinergi menegakkan hukum dan memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.
Instruksi lain yang ditegaskan Prabowo adalah penugasan khusus kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mendagri diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta mengawal kebutuhan ekonomi masyarakat di tengah situasi yang berkembang.
“Menteri Dalam Negeri ditugaskan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintahan di daerah, serta mengikuti secara cermat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan rakyat,” ujar dia.
Sjafrie menegaskan, Presiden Prabowo menginginkan adanya soliditas penuh antara pemerintah pusat, daerah, serta aparat keamanan. Upaya bersama itu, menurutnya, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas keamanan, kedaulatan, serta kepentingan rakyat di seluruh wilayah Indonesia.
