JCCNetwork.id- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendesak seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk segera memaksimalkan realisasi program kerja, khususnya yang menyasar peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan penurunan angka kemiskinan.
Pernyataan ini disampaikan Khofifah saat memimpin Rapat Pleno bersama seluruh kepala PD Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis malam (22/5/2025).
“Saya mohon perspektif kita dalam membuat program-program di semua sektor, semua bisa berdampak, terutama berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di desa ,” ujar Khofifah.
“Kita bukan bekerja demi IKU (Indikator Kinerja Umum). Saya tegaskan kita itu bekerja untuk memakmurkan dan mencerdaskan masyarakat serta pemerataan kesejahteraannya. Dan yang menjadi ukurannya antara lain indeks gini ratio dan indeks Theil. Pastikan pemerataan kesejahteraan bisa kita maksimalkan,” tegasnya.
Gubernur menekankan pentingnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah dalam mengentaskan kemiskinan desa.
Ia mencontohkan skema pembiayaan petani tebu melalui KUR yang harus melibatkan Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, Bank Jatim, hingga Kemenko Perekonomian.
Selain itu, Khofifah menyoroti persoalan akses infrastruktur desa dan stunting.
Ia meminta Dinas PU Bina Marga mempercepat perbaikan jalan desa, dan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan PKK serta posyandu dalam menangani stunting.
“Kalau sinergi antara seluruh dinas, seluruh biro, seluruh UPT itu menyatu, saya kira ikhtiar kita dalam menyejahterakan masyarakat desa akan tercapai. Sehingga tidak ada lagi disparitas antara kota dan desa,” katanya.
Khofifah juga menginstruksikan percepatan implementasi tiga program strategis: Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), dan Koperasi Merah Putih.
Hingga 21 Mei 2025, pembentukan Kopdes Merah Putih telah mencapai 5.597 unit dari target 8.501, tersebar di 5.285 desa dan 312 kelurahan.
Untuk program MBG, sebanyak 79 lokasi Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) telah berdiri dan melayani 240.277 siswa di 38 kabupaten/kota.
Sementara itu, Sekolah Rakyat telah berjalan di 12 lokasi tahap pertama, dengan tiga lokasi tambahan yang sedang diproses.
“Saya minta kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk percepat pelaksanaan program strategis nasional yang berdampak langsung ke rakyat,” katanya
“Koperasi Merah Putih wujud nyata untuk memajukan desa, sementara MBG relevan atasi stunting dan gizi buruk anak-anak desa, dan Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat,” tambahnya
Pada kesempatan yang sama, Khofifah juga memaparkan realisasi anggaran APBD 2025.
Hingga 21 Mei 2025, pendapatan daerah mencapai Rp9,9 triliun (35,05%) dan belanja sebesar Rp6,87 triliun (22,86%).
Pendapatan terbesar berasal dari PAD Rp6,349 triliun dan belanja didominasi belanja operasi Rp5,22 triliun.
Khofifah meminta seluruh kepala PD untuk mempercepat pelaksanaan program yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi desa.
