JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan mengikuti langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer. Kebijakan tersebut sebelumnya diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai bentuk pembinaan bagi anak-anak dengan perilaku menyimpang.
Menanggapi hal ini, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim atau yang akrab disapa Chico, menyatakan bahwa Jakarta memiliki pendekatan sendiri dalam mendidik dan membina warganya.
“Jakarta mempunyai kebijakan sendiri terkait dengan penertiban warga, mendidik anak-anaknya dan membina warganya,” ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim, dikutip dari laman Antara, Rabu, 14 Mei 2025
Menurut Chico, Pemprov DKI Jakarta mengedepankan pendekatan berbasis ruang kreatif untuk anak-anak dan generasi muda. Salah satu kebijakan yang diambil adalah perpanjangan jam operasional taman dan perpustakaan hingga malam hari, guna memberi ruang lebih luas bagi aktivitas positif.
“Kami akan menerapkan banyak hal tapi lebih memadatkan kegiatan-kegiatan positif, makanya taman dibuka sampai malam artinya membuka ruang bagi anak-anak muda untuk berkreasi di tempat yang seharusnya termasuk perpustakaan,” kata dia.
Selain pendekatan berbasis ruang publik, Pemprov DKI juga tengah fokus pada penanggulangan aksi premanisme yang marak di ibu kota. Dalam upaya ini, DKI Jakarta bekerja sama dengan Polda Metro Jaya melalui pelaksanaan operasi terpadu penanggulangan premanisme yang dijadwalkan berlangsung selama 15 hari, mulai 15 hingga 30 Mei 2025.
“Kami menyambut baik, positif operasi ini. Tidak ada tempat untuk kekerasan di Kota Jakarta dan sampai hari ini itu masih terus dilakukan,” kata Chico.
Ia berharap operasi tersebut tidak hanya berujung pada proses hukum bagi para pelaku, tetapi juga memberikan efek jera yang dapat mencegah tindakan kekerasan dan aktivitas ilegal lainnya di masa mendatang.
“Harapan kami operasi ini bukan hanya menangkap atau memproses hukum, tapi juga memberikan efek jera sehingga kegiatan-kegiatan yang ilegal dan khususnya berbentuk kekerasan itu bisa dicegah,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Chico juga menekankan bahwa penertiban atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melanggar aturan juga akan menjadi perhatian Pemprov DKI.
“Kalau memang tidak ada izin harus ditertibkan, karena kan erat kaitannya dengan pembayaran pajak, pemasukan daerah, dan lain-lain,” ujar dia.
