JCCNetwork.id– Kasus pemalakan terhadap perusahaan raksasa petrokimia Chandra Asri Group oleh oknum dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Cilegon menimbulkan keprihatinan serius dan mencoreng wajah pemerintah dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan bebas premanisme. Peristiwa ini menambah panjang daftar kekhawatiran investor terhadap kepastian hukum dan perlindungan negara terhadap dunia usaha di Tanah Air.
Insiden tersebut menjadi sorotan luas publik dan pelaku ekonomi. Premanisme dalam bentuk “minta jatah proyek” yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab disebut-sebut dapat menjadi ancaman nyata bagi gairah investasi, khususnya di sektor industri strategis. Pemerintah pun bergerak cepat dengan menggelar pertemuan lintas lembaga untuk merespons krisis kepercayaan tersebut.
Pertemuan penting itu melibatkan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu, Gubernur Banten Andra Soni, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, serta Direktur Legal dan External Affairs PT Chandra Asri, Edi Rivai. Dalam keterangannya usai pertemuan, Wamen Todotua menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh menjaga stabilitas iklim investasi yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional menuju target 8%.
Ia memastikan, tindakan hukum akan diambil secara tegas terhadap oknum Kadin yang terbukti melakukan pemalakan, sebagai bentuk keseriusan negara dalam memberikan efek jera dan perlindungan terhadap iklim usaha.
Komitmen ini menjadi penting di tengah dorongan pemerintah untuk terus membuka peluang investasi besar, terutama di sektor hilirisasi industri dan pembangunan ekonomi daerah. Kasus di Cilegon pun kini menjadi ujian keseriusan pemerintah dalam menata ulang wajah dunia usaha dari cengkeraman mafia proyek dan oknum yang menyalahgunakan posisi.
