JCCNetwork.Id –Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,6 triliun guna menjalankan program diskon tarif listrik hingga 50% selama Januari hingga Februari 2025. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, khususnya kelompok pelanggan rumah tangga dengan daya listrik terbatas.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Maret 2025 yang digelar di Aula Mezzanine, kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (13/3/2025), mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp 13,6 triliun tersebut didasarkan pada estimasi kebutuhan subsidi selama dua bulan tersebut.
Pada Januari 2025, pemerintah mencatat bahwa sebanyak 71 juta pelanggan rumah tangga telah menerima manfaat dari kebijakan diskon tarif listrik ini. Sementara itu, jumlah penerima subsidi mengalami sedikit penurunan pada Februari 2025, dengan total 64,8 juta pelanggan yang masih menikmati keringanan tagihan listrik.
Diskon ini diberikan kepada pelanggan dengan daya listrik 450 Volt Ampere (VA), 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA. Dengan kebijakan ini, masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah dapat menikmati pengurangan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang masih berlangsung.
“Berdasarkan estimasi sementara, total anggaran yang diperlukan adalah Rp 13,6 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Maret 2025 di Aula Mezzanine kantor Kementerian Keuangan, Kamis (13/3/2025).
Kebijakan pemotongan tarif listrik ini terbukti memberikan dampak langsung terhadap inflasi, khususnya dalam komponen harga yang diatur pemerintah (administered price). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Januari 2025, administered price mengalami deflasi bulanan sebesar 7,38% dan deflasi tahunan sebesar 6,41%.
Sementara itu, pada Februari 2025, tren deflasi terus berlanjut dengan angka 2,65% secara bulanan dan 9,02% secara tahunan. Penurunan harga listrik menjadi faktor utama yang menyebabkan laju inflasi melambat dalam dua bulan pertama tahun ini.
“Selama Januari-Februari 2025, diskon tarif listrik diberikan kepada pelanggan dengan daya hingga 2.200 VA,” jelas Suahasil.
Meskipun diskon listrik memberikan efek langsung terhadap inflasi, pemerintah telah menetapkan kebijakan ini hanya berlaku selama dua bulan, yakni pada Januari dan Februari 2025. Mulai Maret 2025, diskon tarif listrik tidak lagi diberlakukan, sehingga efek penurunan harga listrik terhadap inflasi diperkirakan mulai berkurang.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memproyeksikan bahwa inflasi pada akhir tahun 2025 akan tetap berada dalam kisaran target Bank Indonesia, yakni antara 1,5% hingga 3,5%. Namun, ia juga mengingatkan bahwa efek dari diskon tarif listrik akan menghilang setelah Maret 2025, sehingga inflasi akan kembali bergantung pada faktor ekonomi lainnya.
“Ketika harga listrik turun, inflasi administered price juga ikut turun akibat kebijakan pemerintah,” jelas Suahasil.
Dengan berakhirnya kebijakan diskon tarif listrik pada Februari 2025, masyarakat kini harus bersiap menghadapi tarif listrik normal kembali. Pemerintah pun terus memantau perkembangan ekonomi dan inflasi guna memastikan stabilitas harga serta kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
“Selain itu, inflasi pada 2025 kemungkinan akan dipengaruhi oleh efek basis yang rendah dari tahun sebelumnya,” ucapJosua.
