JCCNetwork.Id –Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyerukan perombakan besar-besaran di jajaran direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) menyusul penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang kini tengah diselidiki di lembaga perbankan daerah tersebut.
Dedi menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan KPK harus dijadikan sebagai bahan refleksi sekaligus momentum untuk melakukan reformasi internal di tubuh Bank BJB.
Ia meminta agar seluruh aspek operasional, tata kelola, dan kebijakan keuangan di bank tersebut dievaluasi serta diperbaiki demi mencegah kejadian serupa terulang di masa depan.
“Jadikanlah pemeriksaan KPK ini hikmah untuk berbenah,” kata Dedi Mulyadi di Kota Bandung, Kamis (13/3/2025).
Menurutnya, kasus yang kini mencuat justru menjadi peluang bagi Bank BJB untuk melakukan restrukturisasi menyeluruh. Tak hanya dari sisi kebijakan internal, tetapi juga terkait sistem pengelolaan dana dan kebijakan pembiayaan yang selama ini diterapkan.
“Ini adalah mementum bank BJB untuk melakukan perbaikan, pembenahan, restrukturisasi, dan realokasi pembiayaan yang harus dilakukan,” tuturnya.
Meskipun tengah diterpa kasus dugaan korupsi, Dedi mengingatkan bahwa pelayanan terhadap nasabah tidak boleh terganggu. Ia menegaskan bahwa perkara yang tengah diselidiki bersifat individual dan tidak mewakili lembaga secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia meminta agar operasional Bank BJB tetap berjalan normal demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
Dedi berharap agar seluruh pegawai dan jajaran direksi Bank BJB tetap fokus pada tugasnya dalam memberikan layanan keuangan terbaik kepada masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan kredibilitas bank di tengah sorotan publik terkait kasus ini.
Sebelumnya, pada Rabu (12/3/2025), tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor pusat Bank BJB di Bandung, Jawa Barat. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak-pihak tertentu di dalam institusi tersebut.
“Regulasi hukum tetap berjalan karena itu bersifat personal. Tapi kelembagaan BJB tetap berjalan melayani seluruh kepentingan-kepentingan regulasi layanan keuangan BJB,” kata dia.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Namun, ia belum memberikan rincian lebih lanjut terkait kasus yang tengah diselidiki.
“Benar,” kata Setyo Budiyanto.
Hingga saat ini, KPK masih melakukan pendalaman terhadap kasus yang mencuat di tubuh Bank BJB. Belum diketahui secara pasti siapa saja pihak yang terlibat serta bagaimana modus dugaan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan.
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi Bank BJB yang selama ini berperan sebagai salah satu lembaga keuangan daerah terbesar di Indonesia.
Ke depan, langkah-langkah pembenahan yang diinstruksikan oleh Gubernur Jawa Barat diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut.
Pihak Bank BJB sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini.
Namun, publik kini menanti respons dan langkah konkret dari manajemen untuk menindaklanjuti pernyataan Gubernur Dedi Mulyadi serta memastikan bahwa lembaga keuangan tersebut tetap menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan.
