JCCNetwork.id- Seiring dengan transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto, berbagai upaya untuk menggoyang stabilitas pemerintahan mulai terlihat.
Menurut KP Norman Hadinegoro, pengamat kebangsaan sekaligus Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (PERNUSA), ada indikasi kuat bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas) yang diduga berafiliasi dengan kepentingan asing tengah berusaha memisahkan Prabowo dan Jokowi.
“Sindikat kerah hitam sedang bergerak. Mereka tidak ingin Indonesia semakin maju dan rakyat semakin sejahtera. Jika Presiden Prabowo berani melanjutkan apa yang telah dirintis Presiden Jokowi, kesejahteraan rakyat bukan lagi impian, tapi kenyataan,” ujar KP Norman Hadinegoro dalam pernyataannya.
Dalam satu dekade kepemimpinannya, Presiden Jokowi berhasil melakukan gebrakan besar dengan merebut kembali kendali atas berbagai sumber daya alam yang selama puluhan tahun dikuasai oleh perusahaan asing. Beberapa aset strategis yang kini dikelola oleh Indonesia antara lain, Blok Mahakam, PT Freeport Indonesia, Blok Rokan Riau, PT Newmont Nusa Tenggara, PT Vale Indonesia, dan PT Inalum.
Langkah ini mengubah peta ekonomi Indonesia, memungkinkan pengelolaan kekayaan alam oleh putra-putri bangsa sendiri. Dengan sumber daya yang kini ada di tangan Indonesia, seharusnya tidak sulit mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan bisa lebih terjamin.
Namun, Norman menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan asing tidak tinggal diam. Mereka terus menghembuskan propaganda anti Mulyono sebuah istilah yang diduga menyasar sosok-sosok yang berani menentang dominasi asing dalam pengelolaan sumber daya.
Norman meyakini bahwa ada upaya sistematis untuk menciptakan ketegangan antara Prabowo dan Jokowi agar keberlanjutan pembangunan terhambat.
Indonesia telah memiliki fondasi kuat untuk menjadi bangsa yang mandiri dan sejajar dengan negara maju lainnya. Namun, ada pihak-pihak yang berusaha agar negeri ini tetap tergantung pada kepentingan asing.
“Kita tidak boleh lengah. Jangan sampai ayam mati di lumbung padi,” tambahnya.
Norman menambahkan, mengingat bahwa Indonesia memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa besar, namun harus waspada terhadap sabotase dari dalam maupun luar negeri.
Di samping itu, untuk memastikan kesejahteraan rakyat, BUMN seharusnya berani mengambil peran lebih besar dalam menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial, termasuk menyediakan makanan sehat gratis bagi masyarakat. Dengan sumber daya yang kini telah dikuasai bangsa sendiri, BUMN seharusnya mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan tanpa perlu ketergantungan pada pihak asing.
Kini, tantangan bagi Presiden Prabowo adalah melanjutkan keberanian Jokowi dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Jika ia mampu bertahan dari berbagai upaya adu domba, maka impian Indonesia sejahtera benar-benar bisa diwujudkan.
Namun, pertanyaannya, apakah Prabowo akan mampu menghadapi tekanan ini? Ataukah sindikat kerah hitam akan berhasil dalam misinya? Hanya waktu yang bisa menjawab.
