Oleh: Saiful Huda Ems
JCCNetwork.id- Rakyat, pengusaha dan pekerja menolak TAPERA, partai politik seperti PDIP pun menolak TAPERA, terus yang mendukung Jokowi untuk memaksakan TAPERA itu siapa? Ingat, sebelumnya Kereta Cepat yang terancam rugi besar itu kemudian dicarikan solusinya oleh Pemerintah dengan menaikkan pajak kendaraan motor, yang mayoritas penggunanya Rakyat Kecil, kecuali untuk Motor Gede (Moge).
Sedangkan kendaraan listrik disubsidi oleh Pemerintah besar-besaran, padahal pengguna kendaraan listrik itu ya mayoritas orang-orang berduit, apalagi pengusaha kendaraan listriknya, semuanya berduit dan ada pejabat-pejabat negaranya lagi. Biaya pendidikan untuk Perguruan Tinggi juga semakin melangit, dan ketika diprotes banyak rakyat atau Mahasiswa bahkan akademisi, Presiden Jokowi bilang kenaikan UKT ditunda tahun depan.
Sebetulnya ini managemen pemerintah maunya gimana dan seperti apa sih? Kok sepertinya berbagai kebijakan dilakukan secara serampangan dan keberpihakannya pada Rakyat Kecil semakin tak kelihatan, bahkan cenderung terlihat semakin banyak pemalakan pada mereka, meski dipayungi undang-undang hingga terlihat konstitusional? Apa sesungguhnya pemahaman Presiden Jokowi mengenai hukum itu? Fahamkah dia?
Demokrasi sudah dihancur leburkan, lembaga atau institusi-institusi negara banyak yang diobok-obok hingga banyak lembaga atau institusi-institusi negara yang sudah tidak berwibawa lagi. Praktik penegakan hukum semakin banyak mendapatkan cibiran dan tertawaan dari rakyat, penanganan krisis pangan dan krisis iklim semakin menunjukkan ketidak jelasan, namun koruptor-koruptor yang memiliki hubungan struktural dan fungsional dengan Pemerintahan Jokowi sudah semakin banyak bagai rumput-rumput liar di musim hujan.
Nasib IKN tidak jelas, investornya sepi. Hutang negara sangat banyak dan tak jelas bagaimana mengembalikannya. Konon negeri ini berada di ambang kebangkrutan, hingga Pemerintah mulai “main kayu” dan membuat berbagai kebijakan yang serampangan serta merugikan rakyatnya itu sendiri. Keadaan negara sudah sekacau dan segenting ini, namun malah mau ada rencana kabinet akan ditambah lebih banyak. Loh, gak tambah kacau ta?.
Bayangkan kalau kabinet di era Presiden Prabowo nanti mau ditambah, itu kan artinya akan ada pertambahan Menteri, Wakil Menteri, pertambahan Departemen Departemen baru dan tentu saja akan ada pertambahan gedung-gedung baru lengkap dengan pertambahan lahan-lahan baru dan pendanaannya, yang pastinya luar biasa besarnya.
Ini semua sebenarnya awalnya atas anjuran dari siapa sih? Jokowi atau Prabowo? Dan untuk kepentingan siapa sih, rakyat ataukah beliau berdua, atau hanya Jokowi saja? Saya rakyat, hanya sekedar bertanya. Tenang saja masih ada waktu 4 bulan lebih untuk menginsyafinya, sebelum pintu penjara terbuka lebar untuk siapapun yang sudah mempermainkan rakyatnya. Itupun jika ruh keadilan masih menyelimuti jiwa-jiwa para penegak hukum kita…(SHE).
Saiful Huda Ems (SHE). Rakyat biasa.
