JCCNetwork.id – Kontroversi mewarnai langkah TNI dalam mengubah istilah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM), berpeluang menyulut perhatian dunia internasional.
Pakar hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dafri Agussalim, memberikan peringatan keras kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk segera mengantisipasi respons global atas perubahan tersebut.
“Pemerintah perlu melakukan diplomasi yang lebih intens dan gigih untuk meyakinkan bahwa kita bermaksud bukan untuk menghilangkan suku tertentu, tapi untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI,” kata Dafri dikutip.
Menurut Dafri, langkah Kemenlu harus mencakup deteksi negara-negara yang mungkin mendukung OPM. Ia menyoroti bahwa beberapa negara, terutama di Pasifik Selatan, cenderung bersimpati pada gerakan separatis seperti OPM.
Dalam konteks ini, Dafri menekankan pentingnya hubungan baik dengan Australia, sebagai kunci untuk membendung potensi dukungan terhadap OPM di kawasan Pasifik Selatan.
“Di Pasifik Selatan, kuncinya di Australia. Kita bagus hubungannya dengan Australia, dekat. Jadi kita bisa membendung gerakan pendukung separatis,” kata dia.
Meski begitu, Dafri juga menegaskan bahwa reaksi internasional akan sangat tergantung pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani konflik di Papua.
Ia juga mengingatkan pentingnya pemerintah untuk bertindak secara hati-hati dalam menangani konflik di Papua, mengingat dampaknya tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga dalam hubungan Indonesia dengan komunitas internasional.
