JCCNetwork.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap terlibat dalam pembagian bantuan sosial (bansos) di berbagai daerah, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberikan penjelasan terkait hal tersebut dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024).
Menurut Muhadjir, kehadiran Presiden dalam distribusi bansos merupakan bagian dari pola kepemimpinan beliau yang telah terbentuk sejak periode sebelumnya.
Muhadjir, yang diundang oleh MK untuk memberikan keterangan, menyebut bahwa Presiden Jokowi selalu menekankan pada pentingnya mengeksekusi program-program pemerintah secara langsung ke lapangan.
“Ketika membagi KIP (Kartu Indonesia Pintar), Presiden selalu membagi KIP-KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed (sampai), memang ter-deliver ke lapangan,” ujar Muhadjir.
Selain itu, Muhadjir juga menjelaskan bahwa Presiden selalu mendorong jajarannya untuk segera mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada awal tahun agar program-program pemerintah dapat segera dimulai pada bulan Januari, termasuk program bansos.
“Dan di situlah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah ter-deliver sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu,” tambahnya.
Tambahan informasi, Hakim Konstitusi menghadirkan empat menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk Muhadjir, untuk dimintai keterangan terkait seringnya kunjungan Presiden Jokowi ke Jawa Tengah selama masa kampanye Pilpres 2024.
MK juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk memberikan keterangan.
