JCCNetwork.id- Wacana hak angket DPR RI untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu 2024, menjadi perihal yang tak relevan jika dikaitkan dengan Pilpres 2024. Kecuali merujuk pada hasil Pilpres 2019 lalu, masih dianggap wajar.
“Kalau selisih suara hanya 2 sampai 6 juta, seperti Prabowo vs Jokowi 2019 (Pilpres 2019 lalu), maka hak angket harus. Tapi kalau beda di atas 25 juta, itu aneh. MK pun akan melihat selisih suara,” kata Direktur Eksekutif Kajian Politik dan Kebijakan Publik (P3S), Jerry Massie Rabu, 6 Maret 2024.
Menurut Jerry, agar hak angket tampak menancapkan giginya, maka sejatinya PDI Perjuangan, termasuk partai pengusung lainnya, menarik para menterinya dari Kabinet Indonesia Maju.
“Jokowi masih kader PDIP dan ada 7 menteri PDIP tambah 4 menteri bagian PDIP. Jadi kalau angket, mundur dulu semua menteri PDIP, bahkan PKB, Nasdem dan PPP,” ujarnya.
Jerry meyakini bila sekalipun berlangsung Pemilu ulang, pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD tidak akan mampu menandingi suara Prabowo-Gibran.
“Mau pemilu ulang sampai 5 kali, Ganjar bahkan Anies sulit menang. Pasalnya puluhan TPS di Jakarta saat PSU (pemungutan suara ulang) tetap saja 02 unggul, begitu pula di Jatim dan provinsi lainnya,” tutupnya.
