JCCNetwork.id- Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menegaskan bahwa pencairan bantuan sosial (bansos) dengan cara dirapel tidak perlu dipolitisasi. Menurutnya, ini bukan fenomena baru, karena telah terjadi sebelumnya.
“Bukan tahun ini saja, tahun-tahun sebelumnya juga sering dirapel. Seharusnya tidak perlu dipolitisasi. Jangan halangi pemerintah untuk membantu rakyat yang membutuhkan,” ujar Haidar Alwi, dikutip Sabtu (24/2/2024).
Haidar Alwi menyebut beberapa bansos yang pernah dirapel, seperti BLT El Nino periode November-Desember 2023, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) periode Mei-Juni 2023. Ia menegaskan bahwa bansos adalah untuk rakyat, bukan untuk kepentingan politik.
“Rakyat itu maunya yang cepat. Kalau bisa cair di awal kenapa harus ditunda? Kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat?” tegasnya.
Pendiri HAI juga mempertanyakan pihak yang mempolitisasi pencairan bansos dengan alasan pemilu. Menurutnya, ada pihak yang sengaja memanfaatkan momentum pemilu untuk menggerus kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi.
“Mereka cemburu melihat kedekatan dan kemesraan Pak Jokowi dengan pihak lain sehingga mereka khawatir dan takut Pak Jokowi bersama para pendukungnya tidak berpihak kepada mereka di pemilu nanti,” jelasnya.
Haidar Alwi menegaskan bahwa serangan politik tidak hanya menargetkan Presiden Jokowi, tapi juga orang-orang di sekitarnya, seperti Mensesneg Pratikno.
“Mulai dari isu Pak Jokowi memihak 02, isu perpecahan di kabinet sampai pencairan bansos dijadikan bahan untuk menyerang beliau. Bahkan Mensesneg Pratikno pun juga ikut diserang, dipukul melalui media,” tambahnya.
