JCCNetwork.id – Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali menegaskan bahwa usulan hak angket tidak pantas di lontarkan pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
Menurutnya, pihak capres nomor urut 3 tak pantas bicara dan mendorong hak angket tersebut karena menjadi pihak yang kalah dalam pilpres 2024 ini.
Jika memang perlu, Ahmad Ali menegaskan kenapa hal itu tidak dilakukan di awal sebelumnya masa pencoblosan.
“Pak Ganjar menurut saya tidak pantas bicara itu, karena dia kan menjadi orang yang kalah. Kenapa inisiatif itu tidak dilontarkan di awal?” kata Ahmad dalam keterangannya yang dikutip JCCNetwork.id, Jumat (23/2/2024).
Meski demikian, Ahmad mengatakan bahwa hak angket memang menjadi hak dari DPR bukan hak capres.
“Tapi apa pun itu, hak angket adalah hal yang sah kalau dilakukan parpol. Ini hak DPR bukan hak capres. Kecuali Pak Muhaimin kan ketua partai, kecuali lain-lain harus konsul sama parpol dan pengusungnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Ali mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu perkembangan kedepannya terkait hak angket.
Pasalnya, pihaknya ingin terlebih dahulu mendengar sikap PDIP terkait masalah hasil Pilpres 2024 ini seperti apa.
“Sampai hari ini kita belum dengar sikap PDIP, kemarin Pak Sekjen NasDem kan sudah menyampaikan pernyataannya kan, mendukung (angket) tapi menunggu PDIP,” ucapnya.
Sementara itu, pada Kamis (22/2/2024) lalu, tiga Sekretaris Jenderal Partai Koalisi Perubahan yang mengusung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) berkumpul di NasDem Tower, Jakarta Pusat.
Tiga petinggi itu adalah Sekjen NasDem Hermawi Taslim, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy, dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid.
Dalam pertemuan tiga sekjen partai yang digelar kurang dari satu jam itu menghasilkan pernyataan sikap mendukung hak angket di DPR terkait mengusut kecurangan Pemilu 2024 yang di dorong capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.
