JCCNetwork.id- Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak dapat disamakan dengan masa Orde Baru. Sebab, dalam konteks Orde Baru, peluang untuk seseorang seperti dirinya, yang berasal dari latar belakang kampung, menjadi menteri sangatlah tidak mungkin.
“Bapak, ibu semua jangan kita lupa, di zaman Orde Baru, orang kayak saya belum tentu jadi menteri karena dari kampung. Dalam konten keputusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang pemilu kita, untuk calon presiden itu sebenarnya harus S1. Tapi kemudian direvisi untuk SMA, enggak ada yang ribut. Itu semua demokrasi. Kenapa sekarang kita harus mempersoalkan tentang persoalan ini?” ujar Bahlil di Surabaya, Senin (4/12/2023).
Bahlil juga merasa heran dengan pernyataan salah satu ketua umum partai yang mengaitkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan Orde Baru. Mengingat partai tersebut merupakan pendukung utama dan bagian integral dari pemerintahan saat ini. Menurut Bahlil, sejak tahun 2014 hingga 2023, mayoritas menteri berasal dari partai-partai pendukung pemerintah.
“Para menteri tersebut di antaranya berasal dari PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB dan PPP. Jadi siapa yang sebenarnya Orde Baru itu?” kata Bahlil.
Bahlil juga mengajak semua pihak untuk menyambut pesta demokrasi dengan sikap yang santun dan penuh kegembiraan. Ia menekankan bahwa gagasan dan ide perlu dihargai, tanpa adanya saling tuduh-menuduh atau upaya untuk menakuti rakyat dengan narasi Orde Baru.
“Bapak, ibu semua kalau ada capres atau cawapres yang menyinggung, jangan kita tanggapi serius. Kita happy dan santai saja,” ujar Bahlil.
