JCCNetwork.id-Iran dilaporkan mulai mengenakan pungutan terhadap kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi paling vital di dunia.
Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan kawasan dan dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap distribusi energi global.
Berdasarkan laporan Bloomberg pada Kamis (26/3/2026), biaya yang diminta mencapai sekitar US$2 juta per perjalanan.
Pungutan tersebut disebut diberlakukan secara tidak tetap atau ad hoc, sehingga belum memiliki mekanisme yang jelas maupun penerapan yang konsisten di seluruh kapal yang melintas.
Sejumlah sumber menyebutkan beberapa operator kapal telah melakukan pembayaran, meski detail teknis seperti metode transaksi, mata uang yang digunakan, serta pihak penerima dana belum terungkap.
Minimnya transparansi ini memicu ketidakpastian di kalangan pelaku industri pelayaran internasional.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia setiap hari.
Selain energi, jalur ini juga menjadi rute utama pengangkutan berbagai komoditas penting, mulai dari bahan pangan hingga logam industri.
Kebijakan tersebut mencuat di tengah konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang telah berlangsung selama beberapa pekan.
Situasi ini menyebabkan penurunan jumlah kapal yang berani melintas, dengan sebagian besar memilih rute alternatif atau jalur yang lebih dekat ke wilayah Iran.
India turut menyoroti perkembangan ini dengan menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan perairan internasional yang harus bebas diakses tanpa pungutan.
“Memastikan Selat Hormuz tetap terbuka, aman, dan mudah diakses sangat penting bagi seluruh dunia,” tulis Perdana Menteri Narendra Modi melalui akun media sosial.
Perdana Menteri Narendra Modi menekankan pentingnya menjaga jalur tersebut tetap terbuka dan aman demi stabilitas pasokan energi global.
Hingga saat ini, pemerintah Iran belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan penerapan tarif tersebut.
Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya akses komunikasi di dalam negeri, yang menyulitkan verifikasi lebih lanjut.
Meski masih diterapkan secara terbatas, wacana pengenaan biaya transit sebelumnya telah muncul dalam pembahasan internal Iran, termasuk sebagai opsi kebijakan pascakonflik untuk memperkuat kontrol terhadap jalur pelayaran strategis tersebut.
