JCCNetwork.id- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu) memperketat pemantauan terhadap dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah menyusul serangan yang menyasar Iran. Pemerintah menegaskan keselamatan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) serta Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi fokus utama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.
Pelaksana Tugas Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamidah, mengatakan pihaknya telah mengintensifkan koordinasi lintas perwakilan guna memastikan seluruh WNI yang berada di negara-negara terdampak tetap dalam kondisi terpantau. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi eskalasi konflik yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan regional.
Menurut Heni, Direktorat Pelindungan WNI secara aktif berkomunikasi dengan seluruh Kedutaan Besar dan Konsulat RI di kawasan Timur Tengah. Koordinasi tersebut mencakup pemutakhiran data jumlah WNI dan PMI, pemetaan kondisi terkini di lapangan, hingga penyusunan langkah mitigasi yang disesuaikan dengan situasi masing-masing negara.
“Terkait koordinasi penanganan WNI/PMI di kawasan Timur Tengah, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di Timur Tengah terus memantau secara ketat perkembangan situasi keamanan pascaserangan terhadap Iran. Perlindungan WNI dan PMI di kawasan Timur Tengah merupakan prioritas utama,” ujar Heni, dikutip Senin (2/3/2026).
Selain memperbarui basis data WNI, seluruh Perwakilan RI disebut telah menyampaikan imbauan kewaspadaan kepada masyarakat Indonesia di wilayah akreditasi masing-masing. Imbauan tersebut antara lain mengingatkan agar WNI membatasi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak, menghindari lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi titik kerumunan massa, serta selalu mengikuti informasi resmi dari otoritas setempat dan perwakilan RI.
Kemlu juga memperkuat jalur komunikasi dengan komunitas WNI dan simpul-simpul diaspora Indonesia di berbagai negara Timur Tengah. Upaya ini dinilai penting untuk mempercepat penyebaran informasi serta memudahkan pendataan apabila terjadi situasi darurat.
“Semua Perwakilan RI di kawasan juga telah menyampaikan imbauan kewaspadaan kepada WNI/PMI, memperkuat komunikasi dengan komunitas dan simpul WNI/PMI setempat, serta menyiapkan sejumlah opsi dalam menghadapi risiko kedaruratan jika diperlukan,” ujarnya.
Dalam menghadapi kemungkinan terburuk, pemerintah telah menyiapkan sejumlah rencana kontinjensi. Skema tersebut mencakup prosedur evakuasi bertahap, pengamanan jalur distribusi logistik, hingga koordinasi teknis dengan otoritas negara setempat dan mitra internasional. Namun demikian, pelaksanaan evakuasi akan sangat mempertimbangkan perkembangan situasi keamanan serta hasil penilaian risiko di lapangan.
Heni menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban dalam rangkaian insiden tersebut. Meski begitu, pemerintah tetap menerapkan langkah antisipatif guna menjamin keselamatan seluruh warga negara Indonesia di kawasan yang terdampak.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Kemlu membuka akses hotline darurat bagi WNI dan PMI yang membutuhkan bantuan. Dalam kondisi mendesak, masyarakat dapat menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI di nomor +62 812-9007-0027 atau menghubungi hotline Perwakilan RI terdekat.
“Dalam situasi darurat, WNI/PMI dapat menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri di +62 812-9007-0027 atau Hotline Perwakilan RI terdekat,” katanya.
Kemlu juga mengimbau seluruh WNI di Timur Tengah untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Pemerintah meminta masyarakat aktif memantau kanal komunikasi resmi Kedutaan Besar maupun Konsulat RI, serta segera melaporkan keberadaan diri melalui fitur lapor diri daring apabila belum terdata.
Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan situasi secara real time dan mengambil langkah yang diperlukan demi menjamin perlindungan maksimal bagi WNI dan PMI di kawasan Timur Tengah.
