JCCNetwork.id-Presiden Republik Indonesia menetapkan Mayjen TNI (Purn) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026–2031.
Penunjukan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
Prihati menggantikan Ali Ghufron Mukti yang masa jabatannya berakhir pada Februari 2026.
“Penetapan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola dan kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” ujar Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, di Jakarta, Kamis (19/2/2026), menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola serta menjaga kesinambungan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Selain menetapkan direktur utama, Presiden juga mengangkat jajaran direksi baru untuk periode yang sama.
Direksi BPJS Kesehatan bertugas menyelenggarakan operasional lembaga guna menjamin peserta memperoleh manfaat sesuai haknya.
Direksi memiliki kewenangan mengelola perencanaan hingga evaluasi program, mewakili BPJS di dalam dan luar pengadilan, menetapkan struktur organisasi dan sistem kepegawaian, serta mengelola pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan.
Susunan Direksi BPJS Kesehatan periode 2026–2031 terdiri atas Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama, serta Abdi Kurniawan Purba, Akmal Budi Yulianto, Bayu Teja Muliawan, Fatih Waluyo Wahid, Setiaji, Vetty Yulianty Permanasari, dan Sutopo Patria Jati sebagai Direktur.
“Dalam kewenangannya, Direksi menetapkan struktur organisasi dan sistem kepegawaian, menyelenggarakan manajemen SDM, menetapkan tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta melakukan pengelolaan dan pemindahtanganan aset sesuai batas nilai yang ditentukan dan mekanisme persetujuan yang diatur dalam undang-undang,” kata Rizzky.
Sementara itu, DPR RI sebelumnya telah menetapkan jajaran Dewan Pengawas melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi IX DPR RI dan persetujuan dalam Rapat Paripurna.
Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur masa jabatan lima tahun dan dapat diperpanjang satu periode berikutnya.
Dewan Pengawas periode 2026–2031 diketuai Stevanus Adrianto Passat dengan anggota Murti Utami Adyanto, Rukijo, Afif Johan, Paulus Agung Pambudhi, Sunarto, dan Lula Kamal.
Sesuai ketentuan undang-undang, Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas kebijakan dan kinerja Direksi, pengelolaan Dana Jaminan Sosial, serta menyampaikan laporan kepada Presiden dengan tembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
Prihati Pujowaskito merupakan purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal.
Ia dikenal sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Lahir di Solo pada 29 Maret 1967, Prihati menempuh pendidikan militer sejak 1990 dan menyelesaikan pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret pada 1994, serta meraih gelar spesialis jantung dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada 2007.
Dalam perjalanan kariernya, Prihati pernah bertugas sebagai dokter komando pasukan khusus pada 1990–2000, kemudian menjadi dokter spesialis jantung di Pusat Kesehatan Angkatan Darat dan RS TNI AD Dustira Cimahi.
Ia juga menjabat Kepala Departemen Jantung RSPAD Gatot Soebroto, Direktur Pengawasan Medik RSPAD, hingga dipercaya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia periode 2023–2025.
Penunjukan ini menandai babak baru kepemimpinan BPJS Kesehatan dalam menghadapi tantangan pengelolaan jaminan kesehatan nasional ke depan.
