JCCNetwork.id- Pemerintah menegaskan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tekanan pasar yang sempat memicu pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) selama dua hari berturut-turut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kondisi tersebut bersifat sementara dan tidak mencerminkan pelemahan fundamental ekonomi Indonesia.
Dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (30/1/2026), Airlangga menyampaikan bahwa IHSG telah menunjukkan pemulihan dan kembali bergerak di zona hijau. Ia menilai rebound tersebut menjadi indikator kuat bahwa kepercayaan investor masih terjaga seiring solidnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
“Perlu kami tegaskan bahwa fundamental Indonesia secara ekonomi tetap kokoh dan koordinasi antara fiskal moneter berjalan dengan baik dan kemarin kita lihat IHSG sudah rebound dan hari ini masuk di, pagi ini masuk di dalam jalur hijau,” ucap Airlangga dalam konferensi pers, Jumat (30/1/2026).
Menurutnya, pemerintah terus memantau dinamika pasar keuangan global maupun domestik guna memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Airlangga menegaskan, fluktuasi yang terjadi di pasar modal tidak berdampak signifikan terhadap kondisi makroekonomi dan ketahanan fiskal Indonesia.
Sebagai respons terhadap dinamika pasar, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat struktur dan kredibilitas pasar modal. Salah satu kebijakan utama yang akan dipercepat adalah proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), yang ditargetkan mulai berjalan pada tahun ini.
Airlangga menjelaskan, demutualisasi bertujuan memisahkan kepentingan pengelola bursa dengan anggota bursa guna meminimalkan potensi konflik kepentingan serta mencegah praktik pasar yang tidak sehat. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan membuka peluang masuknya investasi baru, baik dari investor domestik maupun lembaga strategis lainnya.
“Ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa, dan juga untuk mencegah praktek pasar yang tidak sehat. Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi termasuk dari Danantara dan juga agensi lainnya,” jelas Airlangga.
Ia menambahkan, kerangka hukum terkait demutualisasi telah tercantum dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (B2SK). Ke depan, pemerintah juga membuka opsi bagi BEI untuk melantai di pasar modal melalui mekanisme penawaran umum saham perdana atau go public.
Selain demutualisasi, pemerintah turut mendorong penguatan tata kelola dan keterbukaan informasi di pasar modal. Melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI, pemerintah berencana meningkatkan porsi saham beredar bebas (free float) emiten dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan likuiditas, memperluas basis investor, serta memperkuat daya saing pasar modal Indonesia di tingkat regional dan global.
Airlangga optimistis, rangkaian kebijakan tersebut akan memperkokoh fondasi pasar modal nasional sekaligus memperkuat kepercayaan investor. Ia menegaskan, pemerintah tidak melihat adanya risiko signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional maupun kondisi fiskal.
“Ini merupakan sinyal sekali lagi saya katakan sinyal kepada global market tetapi faktor fundamental ekonomi kita tetap kuat dan pemerintah tidak khawatir terkait dengan kondisi makro ekonomi maupun kondisi fiskal kita,” tutup Airlangga.
