JCCNetwork.id- Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai berpotensi memicu kembali gejolak sosial jika terus dipaksakan. Peneliti Perludem, Haykal menilai sikap elite politik akan sangat menentukan arah respons publik terhadap rencana tersebut.
Haykal mengingatkan, mayoritas masyarakat secara konsisten menolak mekanisme pilkada melalui DPRD dan lebih memilih pemilihan langsung.
Menurutnya, jika aspirasi publik diabaikan, bukan tidak mungkin gelombang penolakan kembali muncul seperti demonstrasi besar yang terjadi pada Agustus 2025. Sehingga dirinya tidak berharap terjadi gejolak yang dapat mengganggu berbagai aspek kehidupan masyarakat, namun pengalaman sebelumnya menunjukkan potensi itu tetap terbuka.
Sementara itu, Pengamat Politik Citra Institute, Efriza menilai pilkada tidak langsung melalui DPRD berisiko melahirkan kepala daerah dengan legitimasi lemah di mata publik. Menurutnya, persoalan utama bukan pada kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan, melainkan pada kualitas kandidat yang disodorkan oleh elite politik.
