JCCNetwork.id- Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia mewajibkan seluruh jajaran direksi dan komisaris BUMN bekerja secara profesional, jujur, dan bersih, serta menempatkan kepentingan negara dan rakyat di atas kepentingan pribadi. Pejabat BUMN yang tidak sanggup menjalankan prinsip tersebut diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan proyek Infrastruktur Energi Terintegrasi milik Pertamina melalui Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, di Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026). Dalam sambutannya, Prabowo secara terbuka menyoroti masih lemahnya integritas dan kualitas kepemimpinan di sejumlah BUMN yang berdampak langsung pada kinerja perusahaan pelat merah.
Menurut Prabowo, persoalan utama yang dihadapi BUMN bukan semata faktor bisnis, melainkan kegagalan kepemimpinan dalam menjalankan amanah pengelolaan kekayaan negara. Ia menyebut masih terdapat direksi BUMN yang tidak memiliki kompetensi memadai sehingga perusahaan yang dipimpinnya justru mengalami kerugian besar.
“Terlalu banyak pengalaman kita. Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya tugaskan Kepala Danantara dan beberapa menteri untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak, banyak yang rugi,” ujar Prabowo.
Presiden juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik sejumlah direksi BUMN yang tetap mengajukan permintaan tantiem atau bonus kinerja, meskipun perusahaan yang mereka kelola mencatatkan kerugian. Prabowo menilai praktik tersebut mencerminkan rendahnya rasa tanggung jawab serta tidak sejalan dengan semangat pengabdian kepada negara.
“(BUMN) sudah rugi, minta tantiem lagi. Tidak tahu malu. Kalau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Banyak yang siap menggantikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa jabatan direksi dan komisaris BUMN bukanlah sarana untuk memperkaya diri, melainkan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh integritas. Ia menegaskan, pemerintahannya tidak akan ragu mengambil langkah tegas terhadap jajaran BUMN yang terbukti menyimpang dari prinsip tata kelola yang baik.
Presiden memastikan bahwa reformasi BUMN akan menjadi agenda prioritas pemerintah ke depan. Ia menginginkan seluruh perusahaan milik negara dikelola oleh figur-figur yang memiliki kompetensi, integritas, serta pemahaman bahwa kekayaan negara harus dijaga dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
“Untuk mengisi kemerdekaan, kita harus mengelola sumber daya dan sumber-sumber kekayaan kita. Kita harus menjalankan misi itu dengan rasa tanggung jawab,” pungkasnya
Dengan penegasan tersebut, pemerintah berharap BUMN dapat menjadi pilar utama pembangunan nasional yang sehat, transparan, dan berdaya saing, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
