JCCNetwork.id-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan alokasi anggaran pembangunan hunian tetap (huntap) sebesar Rp60 juta per unit kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, anggaran untuk hunian sementara (huntara) dipatok Rp30 juta per rumah bagi warga terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera.
Hunian sementara yang disiapkan memiliki luas sekitar 36 meter persegi dan dilengkapi fasilitas dasar, seperti kamar tidur, ruang keluarga, serta sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).
Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh jajaran kementerian terkait untuk mempercepat pembangunan huntara dan huntap bagi para pengungsi korban banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan, Presiden menaruh perhatian besar terhadap percepatan pemulihan pascabencana, khususnya penyediaan tempat tinggal layak bagi warga terdampak.
“Presiden menginginkan pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi seluruh korban bencana di Sumatera dapat diselesaikan secepat mungkin,” ujar Teddy.
Sejumlah arahan dalam rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan langsung Presiden Prabowo ke daerah-daerah terdampak.
Peninjauan pertama dilakukan pada 1 Desember 2025 di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara; Kota Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara; serta Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Kunjungan lanjutan dilakukan pada 7 Desember 2025 di sejumlah wilayah Aceh, yakni Kabupaten Bireuen, Aceh Besar, dan Kota Banda Aceh.
Presiden kembali meninjau lokasi bencana pada 12 Desember 2025 di Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, serta Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada 13 Desember 2025.
Dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh, pada 7 Desember lalu, Presiden menerima laporan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang menyebutkan lebih dari 30.000 rumah warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami kerusakan akibat banjir bandang dan longsor.
BNPB menyatakan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan lanjutan yang dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
