JCCNetwork.id- Pemerintah pusat menyatakan kesiapan menyalurkan dana tambahan guna mendukung penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat. Namun hingga kini, Kementerian Keuangan masih menunggu pengajuan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penghitungan kebutuhan anggaran sepenuhnya berada di BNPB yang saat ini telah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani bencana di wilayah Sumatra.
“Kami tunggu permintaan dari BNPB. Kalau tidak salah sudah dibentuk satuan tugas (satgas) khusus di sana,” kata Menkeu Purbaya di sela-sela meresmikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemenkeu, di Denpasar, Bali, dilansir Antara, Sabtu, 5 Desember 2025.
Meski begitu, Menkeu belum merinci besaran dana tambahan yang disiapkan. Menurutnya, kajian masih dilakukan agar penyaluran anggaran tepat sasaran.
“Nanti kalau kurang, kan masih dihitung. Dananya sudah siap,” katanya pula.
Ia menegaskan bahwa BNPB masih memiliki cadangan anggaran darurat sekitar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar yang dapat dimanfaatkan sementara waktu dalam penanganan bencana.
Secara keseluruhan, BNPB menerima alokasi anggaran APBN 2025 sebesar Rp2,01 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,92 triliun. Pemangkasan anggaran tersebut membuat pengelolaan dana harus lebih efisien di tengah meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi.
Sementara itu, data BNPB hingga Kamis (4/12/2025) pukul 16.00 WIB mencatat korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut sudah mencapai 836 jiwa. Puluhan ribu warga mengungsi setelah permukiman mereka terendam, rusak berat, bahkan hanyut terbawa arus.
Tim gabungan yang terdiri dari BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan masih terus melakukan evakuasi, pencarian korban, serta mempercepat pembukaan akses yang terputus. Distribusi logistik dan bantuan darurat terus dikebut mengingat sejumlah daerah masih terisolasi.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat respons bencana dan memastikan korban terdampak dapat segera memperoleh bantuan pemulihan, terutama di wilayah yang mengalami kerusakan parah.
