JCCNetwork.id- Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi serentak di tiga provinsi di Sumatra terus menunjukkan dampak yang semakin besar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga Kamis (4/12/2025), jumlah korban jiwa mencapai 753 orang, sementara ratusan warga masih hilang dan dalam pencarian. Ribuan terdampak terpaksa mengungsi, dengan sebagian besar lokasi pengungsian mengalami keterbatasan logistik.
Kerusakan sarana publik turut meluas. Sejumlah fasilitas pendidikan, pusat layanan kesehatan, ruas jalan utama, hingga jembatan dilaporkan hancur akibat terjangan banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kondisi ini memperparah akses bantuan ke wilayah terdampak.
“Ini bukan lagi sekadar bencana regional. Skala dampak dan kompleksitas penanganan di tiga provinsi sekaligus, dengan korban jiwa yang terus bertambah dan lumpuhnya akses vital, sudah memenuhi kriteria untuk diangkat ke tingkat Bencana Nasional. Prinsip kemanusiaan harus menjadi prioritas utama kita,” ujarnya.
Melihat eskalasi bencana yang semakin mengkhawatirkan, Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendesak pemerintah pusat menetapkan status Bencana Nasional bagi banjir dan longsor yang melanda Sumatra tersebut.
“Saya memahami bahwa penetapan status bencana nasional melibatkan pertimbangan yang komprehensif. Namun, melihat skala dampak yang begitu luas mulai dari korban jiwa yang tinggi, jumlah pengungsi yang masif, hingga kerusakan infrastruktur krusial yang melumpuhkan akses logistik dan pelayanan dasar. Saya yakin bahwa langkah ini telah menjadi kebutuhan yang mendesak,” tegasnya, Kamis, (4/12).
Hasan menegaskan bahwa penanganan saat ini sudah melibatkan upaya besar dari berbagai daerah, namun sumber daya yang tersedia belum sebanding dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan di lapangan. Menurutnya, pendekatan penanganan yang lebih terpusat akan mempercepat pemulihan.
“Ini adalah momentum bagi kita untuk menunjukkan bahwa sebagai satu bangsa, kita bersatu dalam menghadapi musibah. Penetapan status ini akan menjadi simbol konkret dari persatuan dan kesungguhan negara dalam melindungi rakyatnya,” tambahnya.
Ia menjelaskan, penetapan status Bencana Nasional bukan hanya keputusan administratif, tetapi membuka akses lebih besar untuk pengerahan dukungan lintas kementerian, termasuk pembiayaan melalui Belanja Tak Terduga (BTT) hingga distribusi bantuan logistik dalam jumlah lebih besar.
Hasan menyebut, jika pemerintah segera mengambil keputusan tersebut, proses evakuasi korban, penyelamatan warga di lokasi terisolasi, hingga pemulihan infrastruktur akan bisa dilakukan dengan lebih efektif dan terkoordinasi.
Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban hilang di sejumlah titik yang masih terisolasi akibat cuaca buruk dan akses yang terputus.
