JCCNetwork.id- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Indonesia harus keluar dari paradigma pertumbuhan ekonomi maksimal 5 persen yang selama ini dianggap sebagai batas kemampuan nasional. Menurutnya, konsekuensi dari pertumbuhan yang melambat dalam beberapa tahun terakhir telah berdampak langsung terhadap peluang kerja di dalam negeri, sehingga mendorong banyak warga Indonesia mencari nafkah di luar negeri.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Jumat (29/11/2025). Ia menyoroti kegagalan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai.
“Banyak anak yang kerja di luar negeri itu karena kegagalan kita menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, waktu pertumbuhan ekonominya lambat seperti itu kemarin-kemarin,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR, dikutip Sabtu (29/11/2025).
Ia juga mengkritik pandangan yang berkembang di kalangan ekonom nasional bahwa laju pertumbuhan 5 persen adalah batas maksimal.
“Jadi, ada salah persepsi di antara ekonom-ekonom kita bahwa tumbuh 5 persen adalah maksimal buat kita. Di atas 5 (persen), diperlambat lagi ke 5 (persen),” kata Purbaya.
Bendahara negara itu menilai Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 6,7 persen secara tahunan, bahkan lebih tinggi jika didukung kebijakan ekonomi yang tepat. Pertumbuhan yang kuat, katanya, akan menjadi kunci dalam memperbesar serapan tenaga kerja dan mengurangi ketergantungan terhadap lapangan kerja luar negeri.
Purbaya menyatakan bahwa langkah-langkah pemerataan investasi, optimalisasi belanja pemerintah, serta penguatan koordinasi fiskal dan moneter akan dilakukan sesuai agenda ekonomi Presiden Prabowo Subianto.
“Kita harapkan nanti dengan program-program yang dijalankan oleh Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto), dengan perbaikan investasi, optimalisasi belanja pemerintah, optimalisasi manajemen fiskal dan moneter, harusnya kita bisa lebih baik lagi,” ungkapnya.
Isu meningkatnya minat tenaga kerja Indonesia untuk merantau ke luar negeri sebelumnya disampaikan oleh Anggota Komisi XI DPR, Kardaya Warnika. Ia menyebut, kesenjangan pendapatan menjadi alasan utama masyarakat memilih bekerja jauh dari keluarga.
Menurut dia, gaji pekerja migran di Taiwan dapat mencapai Rp20 juta per bulan, Korea Selatan Rp30 juta, sementara Jepang menjadi tujuan paling menjanjikan dengan upah menyentuh Rp49 juta.
Pemerintah kini menghadapi tuntutan untuk menumbuhkan ekonomi lebih inklusif dan menyerap tenaga kerja secara optimal. Kinerja pembangunan di era pemerintahan baru akan menjadi ujian bagi ambisi menuntaskan masalah ketenagakerjaan yang telah berlangsung lama.
Dengan target pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif, Menkeu Purbaya berharap perubahan signifikan dapat segera dirasakan masyarakat melalui meningkatnya kesempatan kerja dan kesejahteraan dalam negeri.
