JCCNetwork.id- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk segera melakukan pembenahan kinerja di tengah merosotnya citra publik terhadap institusi tersebut. Pemerintah bahkan membuka opsi ekstrem berupa pembekuan DJBC dan pengalihan tugas kepabeanan kepada perusahaan survei internasional Societe Generale de Surveillance (SGS) asal Swiss, sebagaimana pernah diterapkan pada masa Orde Baru.
Purbaya mengungkapkan telah meminta waktu khusus selama satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto agar proses reformasi DJBC dapat berjalan tanpa intervensi. Ia menegaskan bahwa ancaman tersebut serius dan telah disampaikan secara langsung kepada jajaran internal Bea Cukai.
“Saya sudah minta waktu ke Presiden, satu tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan, biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius,” ujar Purbaya kepada wartawan.
Menurut Purbaya, seluruh pegawai DJBC telah memahami konsekuensi dari ancaman tersebut. Ia menyebut sekitar 16.000 pegawai berisiko kehilangan pekerjaan jika reformasi tidak berhasil diwujudkan dalam periode yang ditentukan.
Sebagai langkah awal, pemerintah tengah mendorong penerapan sistem kecerdasan buatan (AI) di seluruh titik operasional Bea Cukai. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat proses kepabeanan sekaligus mendeteksi penyimpangan seperti under invoicing.
Di sisi lain, Purbaya menilai citra DJBC yang terus menurun sudah menjadi perhatian hingga level pimpinan negara. Ia menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh agar profesionalitas institusi dapat dipulihkan.
“Bea Cukai, saya sudah panggil mereka, kita rapat internal ya, kita diskusikan dengan mereka. Saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius,” kata Purbaya.
