JCCNetwork.id- Penyaluran bantuan bagi 7.001 penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi dihentikan sementara.
Kebijakan ini diambil setelah para penerima manfaat terindikasi terlibat dalam praktik perjudian online (judol) berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kepala Dinas Sosial DIY menegaskan bahwa penghentian sementara dilakukan mengikuti arahan Kementerian Sosial (Kemensos) setelah data dari PPATK diserahkan untuk ditindaklanjuti.
“Itu sementara kita berhentikan. Kebijakan Kementerian Sosial, hasil dari data dari PPATK, lalu kita cek lagi untuk data tersebut,” ujarnya saat dihubungi pada Minggu.
Dari data yang diterima Dinas Sosial DIY, jumlah penerima manfaat PKH yang terindikasi terlibat judol terbanyak berada di Kabupaten Gunungkidul dengan 2.397 orang.
Disusul Bantul sebanyak 1.711 orang, Sleman 1.106 orang, Kota Yogyakarta 938 orang, serta Kulon Progo 849 orang.
Dinas sosial kabupaten/kota akan mulai menyampaikan pemberitahuan kepada penerima manfaat terkait penghentian bantuan tersebut.
Karena data PPATK didasarkan pada Nomor Induk Kependudukan dan nomor rekening, proses verifikasi lanjutan akan dilakukan oleh para pendamping PKH untuk memastikan validitas indikasi keterlibatan dalam transaksi perjudian online.
Pemerintah juga membuka ruang klarifikasi bagi penerima manfaat yang merasa tidak terlibat. Mereka diminta memberikan penjelasan kepada petugas pendamping.
“Ketika tidak ada penjelasan, tidak ada komplain, ya sudah berarti memang ini benar,” kata Kepala Dinas Sosial DIY, Endang.
