JCCNetwork.id- Pemerintah bersama perusahaan operator transportasi Danantara Indonesia menyiapkan skema bersama untuk menangani utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, sebagai langkah menjaga keberlanjutan layanan transportasi modern tersebut.
Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa proses penyelesaian utang dilakukan secara terukur dengan pembagian peran antara pemerintah dan Danantara. Menurutnya, skema ini dirancang agar tidak membebani operasional dan tetap memastikan pelayanan Whoosh semakin efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Masalah mengenai restrukturisasinya juga sudah disampaikan oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) tentu melibatkan pemerintah (dan) Danantara,” kata Dony di Jakarta, Selasa 11 November 2025.
Dony menjelaskan, Danantara akan memikul tanggung jawab utama dalam aspek operasional Whoosh, termasuk peningkatan efisiensi, kualitas layanan, dan kenyamanan penumpang. Sementara itu, pemerintah akan fokus pada pengelolaan serta penguatan infrastruktur yang menopang jalannya layanan kereta cepat.
“Dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur,” ujarnya.
Danantara akan fokus pada aspek operasional Whoosh agar layanan transportasi ini semakin optimal, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta-Bandung dan sekitarnya.
“Nah ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara terutama sekali berkaitan operasional Whoosh,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan Whoosh telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam mempercepat mobilitas masyarakat dan memperkuat konektivitas wilayah Jakarta–Bandung. Selain mempercepat waktu tempuh, proyek ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi baru di kawasan sepanjang jalur kereta cepat.
“Whoosh ini kan memberikan manfaat yang banyak terutama sekali buat perekonomian kita dan juga buat angkutan massal,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang proyek KCJB, yang diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun per tahun. Prabowo menyebut langkah ini sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan keberlanjutan infrastruktur strategis nasional.
“Pokoknya enggak ada masalah karena itu kita harus bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun, tetapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” ujar Prabowo di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Selain itu, Prabowo juga menyatakan bahwa pemerintah akan menggunakan dana hasil sitaan korupsi untuk membantu menutup sebagian kewajiban pembayaran proyek tersebut. Ia menegaskan bahwa uang negara harus kembali untuk kepentingan publik, bukan dinikmati oleh segelintir pihak.
“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tegasnya.
berupaya menjaga kinerja operasional Whoosh agar semakin optimal dan mampu menarik lebih banyak penumpang. Selain menjaga efisiensi, perusahaan juga fokus pada pengembangan pengalaman pengguna dan integrasi transportasi yang lebih luas di masa mendatang.
“Jadi kami bertanggung jawab terhadap operasional Whoosh supaya bagaimana Whoosh lebih optimal lagi memberikan layanan yang lebih baik lagi dan tentu saja mudah-mudahan ke depannya membawa penumpang lebih banyak lagi,” kata Dony.
Dengan langkah strategis ini, pemerintah dan Danantara berupaya memastikan proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut tidak hanya menjadi simbol modernisasi transportasi Indonesia, tetapi juga contoh keberlanjutan ekonomi dan tata kelola keuangan yang transparan.
