JCCNetwork.id- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat berdampak pada pembangunan fisik di Ibu Kota. Namun, ia menegaskan bahwa pengurangan tersebut tidak menyentuh sektor pelayanan publik, terutama kesehatan dan pendidikan.
“Untuk Puskesmas sebenarnya tidak dikurangi, operasionalnya tetap. Yang dikurangi adalah pembangunan yang bersifat fisik,” kata Pramono di Jakarta Timur, Kamis (23/10/2025).
Ia memastikan, alokasi anggaran dalam APBD DKI Jakarta 2026 tetap memprioritaskan layanan dasar masyarakat. Beberapa proyek fisik, seperti pembangunan fasilitas umum yang tidak bersifat mendesak, akan ditunda atau dikaji ulang.
Pramono menambahkan, sejumlah proyek fasilitas kesehatan tetap berjalan, termasuk pembangunan dua puskesmas baru serta revitalisasi fasilitas kesehatan yang sudah ada.
“Saya berprinsip untuk kesehatan, untuk pendidikan tidak dikurangi,” ujarnya.
Selain menyesuaikan skala prioritas, Pemprov DKI juga menempuh strategi efisiensi dan pembiayaan kreatif untuk memastikan program pembangunan tetap berlanjut. Pramono menyebut pihaknya akan menggandeng pihak swasta, BUMD, dan BUMN melalui skema creative financing guna mempercepat proyek-proyek strategis.
“Creative financing ini akan digunakan untuk membangun fasilitas publik, termasuk rumah sakit baru. Sekarang ini Rumah Sakit Sumber Waras sudah mulai kita bersihkan. Minggu depan saya akan lihat lapangan dan segera kita tindak lanjuti untuk pembangunan rumah sakit baru,” ujarnya.
