JCCNetwork.id- Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Senin, 6 Oktober 2025.
Dalam agenda kunjungan tersebut, Presiden Prabowo akan menyerahkan aset negara berupa smelter hasil sitaan dari kasus mega korupsi timah kepada PT Timah Tbk.
Penyerahan aset tersebut akan dilakukan di fasilitas Smelter PT Tinindo Internusa yang terletak di Jalan Ketapang, Kota Pangkalpinang.
Smelter tersebut merupakan salah satu dari lima fasilitas pengolahan timah yang disita Kejaksaan Agung dalam pengusutan kasus mega korupsi yang menyeret nama Harvey Moeis dan sejumlah pihak lainnya.
Menjelang kedatangan Presiden, pada Minggu (5/10/2025) sore, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani bersama Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin melakukan peninjauan langsung ke lokasi smelter.
Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari gladi teknis serta pengecekan akhir guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai dengan standar protokol kenegaraan.
“Kami terus berkoordinasi
dengan seluruh pihak agar kegiatan kunjungan Presiden, termasuk prosesi serah terima aset rampasan negara kepada PT Timah Tbk, dapat berjalan lancar, tertib, dan aman,” ujar Gubernur Hidayat, dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Lebih lanjut, Hidayat menyampaikan bahwa seluruh kebutuhan teknis dan administratif telah dimatangkan secara menyeluruh.
Ia menekankan bahwa salah satu agenda utama dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo adalah penyerahan aset hasil sitaan negara kepada PT Timah Tbk, dan diharapkan proses tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bangka Belitung.
“Kami berharap koordinasi yang solid ini dapat memastikan seluruh rangkaian kunjungan Presiden besok berjalan sukses dan membawa manfaat bagi masyarakat Kepulauan Babel,” pungkasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto akan didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon, Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh, serta beberapa pejabat penting lainnya.
