JCCNetwork.id- Buntut gelombang unjuk rasa publik pada 25-31 Agustus lalu, dua fraksi utama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat, mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera dibahas.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengaku pihaknya telah mendiskusikan RUU tersebut dengan anggota fraksinya yang duduk di Komisi III dan Komisi XIII DPR.
Dukungan serupa disampaikan oleh Sarmuji, Sekretaris Jenderal Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Sarmuji menyatakan bahwa fraksinya telah lama menyatakan sikap mendukung pembahasan RUU ini. Namun, ia menekankan bahwa pembahasan harus dilakukan secara cermat dan matang, bukan semata-mata karena desakan publik.
