JCCNetwork.id- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara mengenai penunjukan Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Ahmad Rizal Ramdhani sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog yang baru. Penunjukan ini menggantikan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Novi Helmy Prasetya yang belum genap enam bulan menjabat di posisi tersebut.
Erick menyampaikan bahwa penunjukan Dirut baru Bulog dilakukan setelah Letjen TNI Novi Helmy kembali ditarik ke lingkungan militer atas permintaan Panglima TNI. Hal tersebut diungkapkan Erick usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
“Sudah, kan kemarin Pak Novi diminta Panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada Dirut baru lagi,” ujar Erick kepada wartawan usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (8/7/2025).
Meskipun pengangkatan Ahmad Rizal telah dilakukan beberapa hari sebelumnya, Erick menolak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan pemilihan sosok berlatar belakang militer untuk menduduki kursi strategis di Bulog. Namun, ia menegaskan bahwa penugasan tersebut berkaitan erat dengan program penguatan ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas pemerintah ke depan.
“Saya tidak tahu. Itu kan mereka ingin menarik, penugasannya mungkin dianggap sudah selesai. Nah untuk tahun depan ini kan ada kembali tugas untuk menyerap, untuk petani,” tambah Erick.
Ahmad Rizal resmi dilantik menggantikan Novi Helmy pada awal Juli 2025. Sebelum dipercaya menjabat sebagai Dirut Bulog, Ahmad Rizal merupakan Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan di bawah koordinasi Kementerian Pertanian. Pengalamannya dalam mengawal isu pangan dinilai menjadi modal penting untuk memimpin Perum Bulog, BUMN yang memiliki peran strategis dalam stabilisasi harga dan distribusi pangan nasional.
Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani lahir di Jakarta pada 19 November 1970 dan merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1993. Karier militernya mencakup berbagai penugasan strategis, termasuk sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada 2021.
Selanjutnya, ia menjabat sebagai Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II (Kogabwilhan II) pada 2022 dan kemudian dipercaya menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 2023.
Penunjukan jenderal aktif di jajaran direksi BUMN, terutama di sektor pangan, kembali memunculkan sorotan publik terhadap dominasi militer dalam jabatan sipil strategis. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak istana maupun Panglima TNI terkait mekanisme penarikan dan penempatan personel militer aktif ke posisi pimpinan di perusahaan negara.
