JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa peserta didik yang terdaftar di Sekolah Rakyat tetap akan menerima manfaat program Kartu Jakarta Pintar (KJP). Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam kunjungannya ke Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (26/6/2025).
Pramono menekankan bahwa KJP tidak akan dicabut selama siswa yang bersangkutan masih terdaftar secara aktif di lembaga pendidikan, termasuk di Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
“KJP-nya enggak (dicabut). Jadi yang KJP itu berlaku selama dia tetap menjadi siswa. Sekolahnya di mana aja, ya tetap nanti KJP-nya diberikan,” kata Pramono di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (26/6).
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa manfaat KJP tidak hanya terbatas pada dukungan dana pendidikan. Program ini juga mencakup bantuan sosial tambahan seperti sembako murah yang bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin.
“Karena KJP itu manfaatnya bukan hanya kepada siswa, tetapi juga untuk keluarga yang tidak mampu. Karena mereka bisa membeli daging, membeli beras, makanan, dan sebagainya dari itu,” tutur Pramono.
Terkait rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta, Pramono menyatakan telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Sosial. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menyediakan lahan sebagai lokasi pembangunan sekolah berkonsep asrama tersebut.
“Kalau untuk Jakarta, enggak jadi masalah,” tuturnya.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini menyasar anak-anak dari Desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Tidak seperti sekolah formal pada umumnya, proses seleksi masuk tidak menggunakan tes akademik. Sebagai gantinya, calon siswa akan melalui tahap verifikasi administrasi dan pemeriksaan kesehatan.
Program ini melibatkan berbagai instansi dan pemangku kepentingan seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses rekrutmen. Verifikasi dilakukan untuk memastikan hanya anak-anak yang benar-benar membutuhkan yang diterima.
Sekolah Rakyat juga menawarkan pendekatan pendidikan yang fokus pada pengembangan karakter dan penemuan bakat siswa. Orangtua siswa juga akan mendapatkan program pemberdayaan dan bantuan renovasi rumah tidak layak huni sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.
Peluncuran tahap pertama Sekolah Rakyat dijadwalkan bertepatan dengan tahun ajaran baru, yakni pada 14 Juli 2025. Sebanyak 9.755 siswa akan mulai menjalani masa orientasi di 100 titik lokasi yang telah disiapkan dan langsung tinggal di lingkungan asrama.
Dengan skema pendidikan dan pemberdayaan yang terintegrasi, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan antar-generasi di Indonesia.
