JCCNetwork.id- Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat sistem pengawasan dan tata kelola keuangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah potensi penyelewengan dana. Langkah ini diwujudkan melalui pembentukan dua struktur pengawasan internal yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa dua unit pengawasan tersebut adalah Inspektorat Utama serta Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan. Keduanya telah dirancang untuk mengawal pelaksanaan program secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
“Dengan keberadaan dua struktur pengawas internal ini, BGN merasa cukup untuk mengawal seluruh pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia,” kata Dadan Hindayana melalui pernyataan resminya, Selasa (24/6).
Menurut Dadan, Inspektorat Utama bertugas melaksanakan audit internal dan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, sementara Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan lebih berfokus pada pemantauan teknis di lapangan. Fungsi deputi ini mencakup pengawasan atas kepatuhan terhadap standar operasional hingga ketertiban pelaporan berkala dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Lebih lanjut, Dadan menegaskan bahwa BGN menerapkan sistem pembayaran berbasis akun virtual (virtual account) untuk menyalurkan dana ke seluruh SPPG. Langkah ini dimaksudkan untuk menjamin transparansi dan efisiensi dalam proses pendanaan.
“Setiap SPPG hanya boleh mulai beroperasi jika dana operasional telah ditransfer terlebih dahulu. BGN juga menetapkan kebijakan tegas terkait mekanisme pendanaan,” ujar Dadan.
Kebijakan pembayaran di muka ini, menurut Dadan, merupakan bentuk antisipasi agar tidak terjadi lagi tunggakan seperti dalam kasus yang pernah terjadi di Kalibata dengan mitra pelaksana Media Berkat Nusantara.
“BGN memiliki kebijakan terkait pembayaran yaitu dilakukan di awal sebelum kegiatan operasional SPPG. SPPG tidak boleh beroperasi jika dana operasional belum ditransfer ke SPPG,” tegas Dadan.
Dadan menambahkan, sistem virtual account yang digunakan memungkinkan pemantauan real-time terhadap aliran dana operasional yang disalurkan. Skema keuangan digital ini, kata dia, diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel, sekaligus memastikan keberlangsungan program di lapangan.
“Kebijakan ini dibuat agar keberlangsungan SPPG bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar di daerah-daerah rentan. Penguatan pengawasan ini dinilai krusial guna menjaga kredibilitas serta efektivitas program di masa mendatang.
