Tanggul Laut Raksasa Jakarta Dimulai, Rp5 Triliun Disiapkan per Tahun

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengalokasikan dana jumbo hingga Rp5 triliun per tahun demi merealisasikan pembangunan Giant Sea Wall di kawasan pesisir utara ibu kota. Proyek infrastruktur ini digadang-gadang sebagai benteng utama dalam menghadapi ancaman banjir rob dan dampak perubahan iklim ekstrem yang semakin nyata menghantui Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, kebutuhan dana tersebut akan ditopang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dari skema pengelolaan sampah menjadi sumber energi listrik. Pramono mengungkapkan, Pemprov menargetkan APBD Jakarta bisa menembus Rp100 triliun tahun depan.

- Advertisement -

“APBD Jakarta tahun ini Rp 91 triliun, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa di atas Rp 100 triliun. Kalau itu bisa dilakukan, maka kami setiap tahun minimum harus spend kurang lebih Rp 5 triliun untuk sea wall,” kata Pramono yang dikutip Senin (16/6).

Tak hanya mengandalkan kas daerah, proyek ini juga akan didukung melalui pendapatan dari proyek pengelolaan sampah menjadi energi.

Pramono menjelaskan bahwa sekitar 55 juta ton sampah yang selama ini menggunung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang akan diolah melalui pembangunan empat unit Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS), masing-masing dengan kapasitas pemrosesan 2.500 ton per hari.

- Advertisement -

“Sehingga Suralaya dan semuanya yang sekarang ini menjadi penyebab polusi di Jakarta, kita minta mereka untuk mengubah dan cukup kita gunakan semuanya dari PLTS,” jelas Pramono.

Lebih jauh, ia menyebut bahwa langkah ini juga akan berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat polusi udara di ibu kota. Selain menjadi solusi lingkungan, PLTS juga disebut bakal memberikan pemasukan tambahan bagi Pemprov.

“Nah revenue inilah yang akan digunakan sebagian untuk membangun Giant Sea Wall,” ujar dia.

Giant Sea Wall yang akan dibangun membentang sepanjang 19 kilometer di pesisir utara Jakarta—bertambah dari rencana awal sepanjang 12 kilometer. Penambahan ini disebut sebagai bagian dari arahan langsung Presiden RI, yang memberikan mandat kepada Pemprov DKI untuk menyelesaikan proyek vital ini.

“Ini menjadi tantangan bagi kami dan kami akan bekerja keras untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi penugasan dari bapak Presiden,” tutupnya

- Advertisement -

BACA LAINNYA

Revisi KUHAP DPR Dinilai Persempit Hak Warga, Akademisi Ingatkan Tanda Bahaya

JCCNetwork.id- Pembahasan revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menuai sorotan publik. Sejumlah pasal dalam rancangan...

BERITA TERBARU

EKONOMI

TERPOPULER