JCCNetwork.id-Gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengusulkan program wajib militer (wamil) bagi remaja bermasalah menuai kritik tajam dari kalangan akademisi.
Pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, menilai pendekatan tersebut bertentangan dengan asas-asas pendidikan yang mengedepankan karakter dan kebutuhan individu peserta didik.
Dalam keterangannya kepada wartawan di Bandung, Jumat (2/5/2025), Cecep menyebut bahwa solusi berbasis militer bukanlah pendekatan yang bijak dalam menangani siswa yang memiliki masalah perilaku.
Ia menilai, pengiriman siswa bermasalah ke lembaga seperti militer atau pesantren tanpa melihat akar persoalan tiap individu justru berisiko mengabaikan prinsip keadilan dalam pendidikan.
“Kalau anak bermasalah langsung dimasukkan ke militer atau pesantren, itu pendekatan yang kurang tepat. Dalam dunia pendidikan, penanganan masalah siswa tidak serta-merta diserahkan ke lembaga lain. Anak nakal itu tidak bisa dipukul rata, setiap kasus punya latar belakang berbeda. TNI pun bukan solusi untuk semua jenis masalah,” ucap Cecep dikutip dari Antara, Jumat (2/5/2025).
Menurut Cecep, meski niat Gubernur Dedi bisa jadi dilandasi semangat membangun karakter kebangsaan, penerapannya seharusnya mengacu pada kerangka Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
“Pak Dedi Mulyadi punya iktikad yang baik dan perlu dihargai. Namun, menurut saya lebih tepat jika program yang diterapkan adalah PPBN, bukan wajib militer. Sebab PPBN memang merupakan amanat dari undang-undang terkait pertahanan negara,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa PPBN memiliki format berbeda dari pelatihan militer murni. Program ini lebih mirip dengan kegiatan resimen mahasiswa (Menwa) yang bersifat edukatif dan terstruktur dalam lingkungan pendidikan.
“Bisa jadi memang maksud Pak Dedi ke arah sana juga,” tambahnya.
Cecep juga menekankan, program seperti ini seharusnya bersifat inklusif dan ditujukan tidak hanya untuk remaja dengan masalah kedisiplinan, tetapi untuk seluruh peserta didik secara merata. Selain itu, pelaksanaan program mesti dilengkapi dengan peta jalan yang jelas, mulai dari sistem pelatihan, integrasi kembali ke sekolah, hingga fasilitas tempat tinggal selama program berlangsung.
“Program seperti ini sebaiknya tidak hanya ditujukan untuk siswa bermasalah, tapi juga untuk seluruh peserta didik. Harus ada desain besar, peta jalan yang jelas, termasuk tempat tinggal selama pelatihan, hingga sistem pembelajaran yang kembali mengintegrasikan mereka ke sekolah,” tegasnya.
“Perlu kurikulum yang komprehensif, dengan kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah, termasuk pelatihan di kamp militer, kegiatan di alam terbuka, dan lainnya. Jadi, bukan hanya TNI yang terlibat, tetapi juga pendidik, tokoh agama, psikolog, guru bimbingan konseling, pembina OSIS, dan pihak pemerintah,” pungkas Cecep.
