JCCNetwork.id-Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza semakin memburuk akibat stok makanan yang semakin menipis.
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Minggu memperingatkan bahwa kelaparan semakin parah di wilayah tersebut di tengah konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.
UNRWA menyatakan bahwa banyak penduduk Gaza, termasuk anak-anak, kini bergantung pada organisasi kemanusiaan untuk mendapatkan pasokan makanan yang semakin terbatas.
“Kelaparan semakin parah di Gaza,” kata badan PBB untuk pengungsi Palestina itu dalam sebuah pernyataan.
Persediaan tepung di Gaza dilaporkan semakin menipis, dengan lebih dari 3.000 truk bantuan dari UNRWA yang siap memasuki wilayah tersebut.
UNRWA mendesak agar pengepungan yang berlangsung selama ini segera dihentikan agar bantuan dapat disalurkan.
“Hampir 3 ribu truk bantuan UNRWA bersiap memasuki Gaza,” kata UNRWA. “Pengepungan harus dihentikan.”
Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal UNRWA, menegaskan bahwa kelaparan yang dialami oleh anak-anak Palestina di Gaza merupakan dampak langsung dari blokade yang diberlakukan Israel.
Lazzarini juga menyebutkan bahwa kelaparan di Gaza bersifat “bermotifkan politik,” karena Israel menolak “tidak dihiraukan”
memberi izin bagi pengiriman bantuan pangan dan kebutuhan pokok lainnya.
Sejak 2 Maret, Israel telah menutup semua pintu penyeberangan ke Gaza, sehingga bantuan makanan, medis, dan bantuan kemanusiaan lainnya tidak bisa masuk.
Tindakan ini semakin memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah sangat memprihatinkan.
Selain krisis pangan, hampir 51.500 warga Palestina di Gaza telah kehilangan nyawa sejak serangan brutal Israel dimulai pada Oktober 2023, dengan sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak.
Pada bulan November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
Israel juga menghadapi tuduhan genosida di Mahkamah Internasional terkait tindakan militernya di wilayah tersebut.
