JCCNetwork.id- Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, mendesak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran subsidi dan kompensasi listrik. Desakan tersebut disampaikannya menyusul keluhan masyarakat terkait melonjaknya tagihan listrik setelah program diskon tarif listrik dihentikan per 1 Maret 2025.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin (21/4), Asep menegaskan bahwa transparansi bukan hanya penting karena berakhirnya program diskon, tetapi juga karena keterlibatan dana publik yang besar dalam bentuk subsidi. Ia menyebutkan, pada tahun 2024 PLN menerima alokasi subsidi hampir mencapai Rp 70 triliun, dan jumlah tersebut meningkat drastis pada 2025 menjadi hampir Rp 90 triliun.
“Saya kira transparansi tetap harus dilakukan tetapi bukan karena gara-gara soal diskon tarif ini. Diskon ini kan hanya menyasar beberapa golongan pelanggan saja sehingga bisa juga jadi tak seberapa angkanya,” kata Asep kepada wartawan di Jakarta, Senin,(21/4).
juga mempertanyakan validitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penyaluran subsidi listrik bagi pelanggan berdaya 450 VA dan 900 VA. Asep meragukan apakah data tersebut benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat yang berhak menerima bantuan.
“Pertanyaan, apakah DTKS kita valid? Kedua, andai data pelanggan yang terdaftar dalam DTKS tersebut valid, apakah betul anggaran subsidi yang diberikan oleh negara kepada PLN itu sepenuhnya terserap oleh mereka?” ujar Asep.
Lebih lanjut, Asep menyoroti potensi inefisiensi dan penyimpangan dalam penggunaan subsidi apabila tidak tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa dalam konteks keuangan negara, penggunaan dana publik yang tidak sesuai peruntukan dapat dikategorikan sebagai penyimpangan serius yang berpotensi mengarah pada praktik korupsi.
“Kalau dari sisi rezim keuangan negara bisa dikategorikan penyimpangan yang bisa mengarah pada korupsi jika ternyata digunakan untuk keperluan yang tak sepatutnya,” imbuhnya.
Asep menekankan perlunya transparansi PLN dilakukan secara menyeluruh, tidak setengah-setengah. Menurutnya, hal ini penting terutama dalam menghadapi tantangan ke depan terkait pembiayaan sektor energi, termasuk proyek Danantara yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi nasional.
“Semestinya berangkat dari kondisi yang lebih komprehensif, tidak parsial, apalagi ke depan pun kita memerlukan anggaran yang tidak sedikit untuk keperluan Danantara mengakselerasi dunia industri dan pertumbuhan ekonomi kita kan?,” tutupnya.
