JCCNetwork.id- Bupati Indramayu Lucky Hakim menjadi sorotan publik setelah diketahui melakukan perjalanan ke Jepang pada awal April 2025 tanpa izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perjalanan tersebut menuai kritik lantaran dilakukan di tengah kewajiban kepala daerah untuk siaga selama masa libur Idulfitri.
Menanggapi polemik tersebut, Lucky akhirnya memberikan klarifikasi.
Ia menjelaskan bahwa liburan ke Jepang tersebut merupakan bagian dari janji lama kepada anaknya yang telah direncanakan jauh sebelum dirinya dilantik sebagai Bupati Indramayu.
“Terus saya beli tiket tuh bulan Desember. Saya juga bisa tunjukkan bukti-buktinya, itu setelah Pilkada dan belum dilantik,” katanya kepada media pada, Selasa (8/4/2025) dikutip.
Menurutnya, janji itu muncul sebagai bentuk tanggung jawab pribadi kepada keluarganya, terutama kepada anaknya yang merasa kehilangan waktu bersama selama masa kampanye hingga pelantikan. Ia bertekad menebus waktu yang hilang dengan membawa anaknya berlibur ke Jepang.
Awalnya, liburan dijadwalkan berlangsung pada 2 hingga 11 April 2025. Namun, saat mengajukan cuti, Lucky mengaku permohonannya ditolak karena tidak memenuhi ketentuan administratif, yaitu pengajuan cuti harus dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum keberangkatan.
“Nah pas di situ tertolak izinnya karena sudah di bawah 14 hari kerja (dari tanggal pengajuan cuti). Saya bilang, ‘Loh kan masih lama’. Lalu dijelaskan, ‘Oh enggak, Pak, bukan masalah lama harinya, tapi lama hari kerjanya’,” ujarnya.
Setelah izin ditolak, ia memutuskan untuk mempersingkat waktu liburan menjadi 2–6 April 2025 dan menyesuaikannya dengan masa cuti bersama Idulfitri. Lucky mengeklaim telah kembali bekerja pada 8 April 2025 dan memastikan bahwa selama Lebaran ia tetap berada di Indramayu untuk menjalankan tugas sebagai kepala daerah.
“Mungkin di frame kepala saya ya, ini saya salah mengartikan,” ungkapnya terkait aturan cuti.
Terkait surat edaran dari Kemendagri tentang kesiapsiagaan kepala daerah selama libur Lebaran, Lucky mengaku tidak mengetahui keberadaan surat tersebut. Namun ia menegaskan bahwa tanggung jawabnya tetap dijalankan dan tidak ada agenda pemerintahan yang terbengkalai selama kepergiannya.
