JCCNetwork.id– Kelompok massa mengatasnamakan Gerakan Intelektual Muda anti Korupsi dan Ikatan Cendekia Wira (ICW) Muda menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 21 Januari 2025.
Aksi ini digelar sebagai bentuk desakan kepada KPK untuk segera menuntaskan pengusutan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan antropometri kit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diduga merugikan negara hingga Rp427 miliar.
Sejak awal, pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua membawa misi besar untuk menekan angka stunting di Indonesia, yang pada 2019 mencapai 27,7%. Demi mendukung misi ini, Kemenkes mengalokasikan anggaran besar untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pengadaan antropometri kit—alat ukur tumbuh kembang anak yang menjadi kebutuhan mendesak di daerah dengan tingkat gizi buruk tinggi.
Namun, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2021 hingga kini justru mengungkap sejumlah kejanggalan dalam proyek tersebut. Mark-up harga signifikan pada kontrak pengadaan antropometri kit 2022 dan 2023 menjadi sorotan utama. Pada 2022, PT Berkembang Selaras Daya (Beseda) memenangkan kontrak senilai Rp194,9 miliar dengan harga satuan Rp10,3 juta. Hanya setahun berselang, harga satuan turun menjadi Rp8,1 juta, tetapi jumlah kerugian negara justru semakin membengkak.
Menurut laporan, pengadaan tahun 2023 yang melibatkan beberapa perusahaan seperti PT Data Pratama Karya Makmur dan PT Bakti Bersama Roartha (BBR) juga menimbulkan kerugian besar. Anggaran sebesar Rp850 miliar untuk proyek ini menyebabkan negara merugi hingga Rp295 miliar, ditambah dugaan korupsi dari proyek 2022 yang mencapai Rp179 miliar, sehingga total kerugian negara mencapai Rp427 miliar.
Yang lebih mengejutkan, kantor perusahaan yang memenangkan proyek besar ini, seperti PT Data Pratama, dilaporkan berada di gang sempit di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, tanpa profil perusahaan yang jelas di internet. Sementara itu, PT BBR sebagai kontraktor utama, diduga memiliki hubungan erat dengan tokoh politik yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI.
ICW Muda & Gerakan Intelektual Muda anti Korupsi mengecam keras lambatnya pengusutan kasus ini oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Padahal, angka kerugian negara yang fantastis ini berpotensi menghambat target nasional untuk menekan angka stunting menjadi 19% pada 2024.
“Kasus ini bukan hanya soal angka-angka kerugian negara, tetapi soal masa depan anak-anak Indonesia. Anggaran sebesar itu seharusnya digunakan untuk menyelamatkan generasi mendatang, bukan untuk bancakan oknum yang serakah” kata Koordinator aksi, Hendri dalam keterangannya.
Hendri juga meminta pertanggungjawaban Menkes Budi Gunadi Sadikin (BGS) dan penegak hukum mengusut tuntas kebijakan yang BGS yang dinilai merugikan bangsa. Apakah benar kebijakan ini diambil berdasarkan kajian yang matang, ataukah ada permainan bisnis yang membahayakan ketahanan kesehatan nasional.
Apalagi di tengah seruan revolusi industri alkes lokal, justru kebijakan BGS tergantung pada impor sehingga menjadi tamparan keras bagi pelaku industri dalam negeri lantaran memperbesar risiko ketidakstabilan kesehatan nasional.
“Kami mendesak audit menyeluruh atas kebijakan ini. Jika terbukti ada pelanggaran, BGS harus dimintai pertanggungjawaban. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga masa depan kesehatan bangsa. Seret BGS,” tambahnya.
Massa juga menggelar aksi demo di Gedung Kemenkes untuk mendesak Menkes BGS bertanggungjawab atas persoalan tersebut.
Dalam aksi Gerakan Intelektual Muda anti Korupsi dan ICW Muda menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain:
1. Menkes BGS harus bertanggung jawab terkait skandal dugaan Korupsi Rp427 Miliar di Proyek Antropometri Kit Kemenkes.
2. Mendesak KPK segera menuntaskan penyelidikan dan memproses hukum pihak-pihak terkait, termasuk oknum di Kemenkes dan perusahaan penyedia. Terlebih informasi adanya dugaan korupsi tersebut sudah masuk ke KPK.
3. Transparansi penuh dalam pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan.
4. Evaluasi menyeluruh terhadap proyek pengadaan antropometri kit untuk memastikan tidak ada kerugian negara lebih lanjut.
