JCCNetwork.id- Panggung politik Tanah Air kembali memanas. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ketujuh Joko Widodo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta Wali Kota Medan Bobby Nasution dari keanggotaan partai. Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, yang didampingi oleh sejumlah petinggi DPP PDIP lainnya, seperti Bambang Wuryanto, Said Abdullah, dan Olly Dondokambey.
Keputusan ini bukan sekadar mencoret nama besar Jokowi dan keluarga dari daftar kader banteng, tetapi juga menyiratkan retakan serius antara partai berlambang kepala banteng moncong putih itu dengan mantan tokoh utamanya. Apakah ini langkah strategis atau justru simbol perlawanan terbuka? Satu hal yang pasti, momen ini bukanlah kebetulan.
Pengamat politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono, menilai langkah pemecatan ini diambil di waktu yang sangat tepat.
Menurutnya, jika keputusan ini diambil lebih awal, PDIP bisa dituduh bermain politik praktis saat proses pemilu berjalan. Namun, dengan selesainya hajatan politik nasional, partai bisa tampil lebih percaya diri dan tegas untuk menyelesaikan utang politik internal mereka.
Senada dengan analisis tersebut, Ketua PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menegaskan bahwa pemecatan ini bukanlah keputusan dadakan. Rencana pemecatan ini sudah ada sejak awal.
