JCCNetwork.id-Kisruh mencuat di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) setelah beredarnya video seorang guru di salah satu Sekolah Dasar (SD) yang diduga berkampanye untuk pasangan calon bupati/wakil bupati dalam ruangan kelas. Tindakan tersebut mendapat kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya, Tgk Mustiari.
Dalam pernyataannya yang dilontarkan pada Rabu kemarin, Tgk Mustiari dengan tegas meminta agar pemerintah daerah menindak tegas guru tersebut. Ia menilai tindakan itu tidak hanya mencoreng nama baik dunia pendidikan, tetapi juga menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang di ruang kelas yang seharusnya steril dari kepentingan politik.
“Ini tidak bisa dibiarkan karena sudah merusak dan mencoreng dunia pendidikan. Pimpinannya dalam hal ini kepala Dinas Pendidikan Abdya wajib bertanggung jawab,” kata Tgk Mustiari di Aceh Barat Daya.
Ia mendesak Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) untuk segera mempertanggungjawabkan insiden ini dan memastikan tindakan tegas diterapkan. Bahkan, Tgk Mustiari menyerukan agar Penjabat (Pj) Bupati Abdya, Sunawardi, mempertimbangkan pencopotan Kadisdik jika terbukti ada unsur pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Video tersebut yang beredar di media sosial telah memicu kemarahan dan kekhawatiran publik terhadap integritas sistem pendidikan di Abdya. Banyak pihak menganggap tindakan guru tersebut merusak kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan. Sebagai wakil rakyat, Mustiari mengaku sangat kecewa dengan perilaku oknum guru yang diduga memanfaatkan posisinya untuk menyampaikan muatan politis kepada anak-anak sekolah.
“Sebagai wakil rakyat, saya merasa malu dengan tingkah laku oknum guru tersebut. Karenanya, saya meminta Pj bupati Abdya untuk mengambil tindakan tegas dengan mencopot Kadisdik yang dinilai lalai dan sibuk dengan urusan lain,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti Kadisdik, Mustiari juga meminta agar guru yang bersangkutan segera dibebastugaskan dari proses belajar mengajar hingga kasus ini dituntaskan. Ia menyatakan bahwa tindakan tegas diperlukan agar insiden serupa tidak terulang dan memberi pesan jelas bagi tenaga pendidik lainnya.
“Kami jamin kasus ini akan tuntas, dan harus tuntas. Kami akan mengawalnya. Ini tidak boleh dianggap sepele, karena jika dibiarkan, maka siap-siap akan ada oknum-oknum guru lain yang berperilaku sama,” ujarnya.
Di sisi lain, Tgk Mustiari juga mendesak Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Abdya untuk segera mengambil langkah hukum atas video yang telah viral tersebut. Ia berharap Panwaslih dapat segera memastikan apakah tindakan guru tersebut masuk kategori pelanggaran Pilkada atau tidak.
Dengan munculnya kasus ini, DPRK Abdya berjanji akan mengawal proses hukum dan menindaklanjuti pemeriksaan terhadap semua pihak yang terlibat, mulai dari guru, kepala sekolah, hingga Kadisdik. Dewan akan menggelar rapat khusus untuk meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dan memastikan mereka mempertanggungjawabkan kelalaian yang terjadi.
“Video itu sudah beredar luas di tengah masyarakat. Panwaslih kita minta untuk segera memprosesnya. Kita sepakat ini harus ditindak tegas,” ujarnya.
Kasus ini mencerminkan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalitas dalam dunia pendidikan, terutama pada saat momen politik seperti Pilkada. Para guru dan tenaga pendidikan diharapkan dapat menjaga ruang kelas tetap bebas dari kepentingan politik agar tidak mencederai pendidikan generasi penerus.
