JCCNetwork.id- Pemerintah Indonesia tengah merencanakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis Pertalite, yang dijadwalkan akan mulai diberlakukan pada 1 September 2024. Langkah ini mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk anggota Komisi VII DPR RI, Abdul Kadir Karding. Karding menekankan pentingnya persiapan yang matang dari pihak pemerintah, serta perlunya sosialisasi yang intensif agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif dan tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat.
“Implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan Pertalite. Pastikan kebijakan tersebut tepat sasaran dan jangan merugikan rakyat,” jelas Karding dikutip dari laman resmi DPR RI, Kamis (29/8/2024).
Menurut Karding, penjelasan yang jelas dan transparan dari pemerintah adalah kunci untuk menghindari reaksi negatif dari masyarakat. Ia menekankan bahwa pemerintah harus menyediakan mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi kelompok masyarakat yang memang layak mendapatkan subsidi BBM. Dengan demikian, mereka tetap dapat menikmati manfaat dari subsidi Pertalite meski ada pembatasan.
“Maka pemerintah perlu memastikan bahwa ada mekanisme yang jelas dan transparan untuk mengidentifikasi dan membantu kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi sehingga mereka masih tetap bisa memanfaatkan pertalite,” tuturnya.
Kebijakan ini diambil oleh pemerintah setelah ditemukan bahwa sebagian besar pengguna BBM bersubsidi berasal dari kalangan menengah ke atas. Hal ini menimbulkan masalah karena subsidi yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu justru banyak dinikmati oleh kelompok yang tidak seharusnya. Meskipun demikian, Karding berharap pemerintah dapat memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat agar kebijakan ini tidak menimbulkan kontroversi.
“Kebijakan ini mungkin juga akan menimbulkan reaksi dari masyarakat, terutama mereka yang merasa terdampak oleh pembatasan ini. Perlu ada mekanisme dan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan pembatasan pembelian pertalite,” jelas Karding.
Lebih jauh, Karding, yang merupakan legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI, mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan kesiapan teknis, termasuk sistem pendaftaran kendaraan melalui aplikasi MyPertamina. Ia menekankan pentingnya uji coba sistem dan pelatihan bagi petugas di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) agar tidak terjadi gangguan saat kebijakan mulai diterapkan.
“Kalau menggunakan aplikasi ini kan riskan dengan masalah teknis seperti gangguan server atau kesalahan data, jadi harus diantisipasi dan diatasi secara proaktif. Sebelum diimplementasikan harus pastikan bahwa semuanya lancar,” ucapnya.
Selain itu, Karding menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang ketat untuk menghindari penyelewengan BBM bersubsidi. Menurutnya, jika tidak ada pengawasan yang memadai, BBM bersubsidi bisa saja dijual kepada pihak yang tidak berhak, yang tentu akan merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari subsidi ini.
Karding juga mengingatkan agar pemerintah menyiapkan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak ekonomi pada masyarakat kelas menengah yang akan terkena imbas dari kebijakan ini. Ia menyoroti bahwa kondisi ekonomi saat ini menyebabkan banyak kelompok menengah yang rentan jatuh ke kelas ekonomi yang lebih rendah.
“Pastikan bahwa dampak kebijakan ini tidak merugikan kelompok yang paling rentan. Serta seluruh proses harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya diterima tetapi juga dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat,” pungkasnya.
Melalui serangkaian upaya ini, diharapkan pembatasan pembelian Pertalite dapat diterapkan secara efektif dan bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan subsidi.
