JCCNetwork.id- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengungkapkan bahwa ribuan kepala keluarga (KK) di wilayah tersebut telah mengajukan permohonan bantuan air bersih. Permintaan ini datang dari berbagai kecamatan yang terdampak oleh kekeringan yang telah berlangsung sejak akhir Juni 2024.
“Daerah yang minta bantuan air bersih di antaranya di (Kecamatan) Dlingo, Pajangan, Pandak, Piyungan, dan Pundong,” kata Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Peralatan BPBD Kabupaten Bantul, Antoni Hutagaol, Senin, 26 Agustus 2024.
Kekeringan yang melanda lima kecamatan tersebut telah menyebabkan 10 desa di dalamnya kesulitan mendapatkan air bersih. Kecamatan Piyungan menjadi wilayah terbaru yang turut terdampak oleh kekeringan parah ini. BPBD telah menerima setidaknya sembilan permohonan bantuan air bersih dari desa-desa yang kesulitan air.
“Kami sudah menerima 9 permintaan bantuan air bersih di wilayah terdampak kekeringan,” jelasnya.
Salah satu daerah yang mendesak membutuhkan bantuan adalah Dusun Kebosungu II di Kecamatan Dlingo, di mana sekitar seribu kepala keluarga (KK) sangat bergantung pada suplai air bersih dari BPBD.
Menurut Antoni, sebaran kebutuhan air bersih bervariasi di setiap dusun atau desa. Misalnya, di Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, ada sekitar 120 KK dengan total 421 jiwa yang membutuhkan bantuan air bersih. Hingga saat ini, BPBD Bantul telah menyalurkan 26 tangki air ke 10 desa, dengan setiap tangki berkapasitas 5 ribu liter.
“Total BPBD sudah droping 26 tangki ke 10 desa, dengan per tangki berisi 5 ribu liter,” ungkapnya.
Ia juga menekankan bahwa wilayah pegunungan masih menjadi daerah yang paling parah terdampak oleh musim kemarau. Namun, Antoni menambahkan bahwa kondisi kekeringan pada tahun 2024 ini tidak separah yang terjadi pada tahun 2023 lalu.
Sebagai respons terhadap kekeringan yang meluas di wilayah DIY, Pemerintah Daerah Yogyakarta telah menetapkan status siaga darurat kekeringan untuk tiga kabupaten, yaitu Gunungkidul, Kulon Progo, dan Sleman, melalui Surat Keputusan Gubernur bernomor 286/KEP/2024. Status siaga darurat ini akan berlaku hingga 31 Agustus 2024. Keputusan ini merupakan langkah antisipatif untuk menangani dampak kekeringan yang mengancam ketersediaan air bersih bagi ribuan warga di daerah tersebut.
