JCCNetwork.id-Pemerintah sedang mempertimbangkan penerapan bea masuk hingga 200% untuk barang-barang impor dari Tiongkok dalam upaya melindungi industri dalam negeri. Namun, Aliansi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi), diwakili oleh Ketua Umumnya, Redma Gita Wirawasta, menyarankan agar pemerintah lebih berfokus pada masalah impor ilegal yang dinilai lebih merugikan bagi industri tekstil dalam negeri.
Redma Gita Wirawasta mengungkapkan keprihatinannya terhadap sulitnya produk lokal bersaing di pasar domestik akibat dari produk impor ilegal, khususnya dari Tiongkok. Dia menyoroti bahwa meskipun sudah ada beberapa regulasi seperti Permendag Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur impor, namun implementasinya dinilai belum efektif karena berlaku hanya untuk sementara waktu.
“Lalu para menteri kalau kita lihat sekarang, kelihatannya masing-masing ada perdebatan yang cukup seru terkait bea masuk 200%. Sebenarnya kita sudah banyak diskusi, baik internal maupun dengan pemerintah terkait kondisi TPT, tetapi belum ada langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang signifikan,” ujar Redma.
Diskusi intensif sudah dilakukan antara Apsyfi dan pemerintah, namun belum ada langkah konkret yang diambil untuk menangani masalah tersebut. Redma menekankan bahwa penerapan bea masuk 200% harus dipertimbangkan secara matang, mengingat Indonesia masih terikat dalam Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China.
“Semua ribut terkait masalah aturan bea masuk, padahal masalah utamanya adalah impor ilegal. Aturan apa pun kalau tidak ada perbaikan, seperti di pintu masuk pelabuhan, termasuk kinerja di Bea Cukai, maka pemberantasan praktik impor ilegal itu tidak akan efektif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Redma menyarankan agar pemerintah memfokuskan upaya pada pengawasan ketat terhadap produk tekstil ilegal yang masuk ke Indonesia. Dia mengkhawatirkan bahwa penerapan bea masuk yang tinggi tanpa pengawasan yang memadai justru akan meningkatkan jumlah impor tekstil ilegal di pasar domestik.
Dia juga mendesak agar kementerian terkait berkolaborasi secara lebih baik dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan regulasi, dan meningkatkan pengawasan di lapangan. Langkah seperti pembentukan satuan tugas khusus untuk impor ilegal oleh Kementerian Perdagangan dinilai sebagai langkah positif, namun Redma menekankan pentingnya perbaikan kinerja di Bea Cukai untuk mengoptimalkan pengawasan di pintu masuk.
Dengan demikian, pendekatan yang diusulkan oleh Apsyfi diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menghadapi tantangan perlindungan industri dalam negeri sekaligus memastikan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam mengatur impor barang-barang tertentu.
“Di Kementerian Perdagangan, Pak Zulhas kemarin mengumumkan pembentukan satgas impor ilegal. Ini bagus, tetapi kan wewenangnya hanya untuk menertibkan peredaran barang impor ilegal yang sudah ada di pasar domestik. Di pintu masuknya seperti apa? Jadi harusnya di Kementerian Keuangan juga digalakkan untuk memperbaiki kinerja Bea Cukai,” tandasnya.
