Pegi Bebas, Haruskah Polda Jabar Ganti Rugi?

BACA JUGA

OLAHRAGA

TECHNOLOGY

HIBURAN

JCCNetwork.id- Kasus yang melibatkan Polda Jawa Barat dengan Pegi Setiawan masih menjadi sorotan utama publik. Pegi Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina Cirebon, kini dinyatakan bebas setelah gugatan praperadilannya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada Senin, 8 Juli 2024.

Pembebasan ini bukan hanya membawa kebebasan bagi Pegi, tetapi apakah juga menimbulkan tanggung jawab bagi Polda Jabar untuk memberikan ganti rugi secara materi?

- Advertisement -

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan bahwa tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti rugi jika ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah atau karena kesalahan dalam penerapan hukum.

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lainnya tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

Gugatan ganti rugi dapat diajukan oleh tersangka atau keluarganya sesuai dengan putusan pengadilan. Mengenai besaran ganti rugi, hal ini diatur lebih rinci dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang KUHAP.

- Advertisement -

Pada ayat (1) peraturan tersebut dijelaskan bahwa korban salah tangkap dapat menerima ganti rugi uang paling sedikit sebesar Rp500 ribu dan paling banyak Rp100 juta.

Sementara itu, ayat (2) mengatur ganti rugi bagi korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat sehingga tidak bisa bekerja, dengan nominal paling sedikit Rp25 juta dan paling banyak Rp300 juta.

- Advertisement -

Ayat (3) memberikan ketentuan khusus untuk korban salah tangkap yang berakhir tewas, dengan ganti rugi paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Kasus ini menimbulkan diskusi yang luas di masyarakat mengenai hak-hak tersangka dan perlindungan hukum terhadap warga negara. Selain itu, kasus ini juga menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan untuk menghindari terjadinya kesalahan serupa di masa mendatang.

Hingga kini, masyarakat masih menunggu tindak lanjut dari Polda Jabar terkait pemenuhan ganti rugi kepada Pegi Setiawan. Kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak dalam sistem peradilan Indonesia, untuk selalu menjaga integritas dan keadilan dalam setiap proses hukum yang dijalankan.

- Advertisement -

BERITA TERBARU

spot_img

EKONOMI

TERPOPULER