JCCNetwork.id- Uskup Agung Jakarta, Prof Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo, menegaskan bahwa Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) tidak akan mengajukan izin untuk usaha tambang.
“Saya tidak tahu kalau ormas-ormas yang lain ya, tetapi di KWI tidak akan menggunakan kesempatan itu karena bukan wilayah kami untuk mencari tambang dan lainnya,” kata Kardinal Suharyo usai bersilaturahmi di Kanwil Kemenag DKI Jakarta, dikutip.
Pernyataan ini merespons Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang memberi peluang bagi badan usaha milik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan batubara selama periode 2024-2029.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyatakan bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk ormas keagamaan memiliki persyaratan ketat dan diberikan kepada badan usaha atau koperasi yang dimiliki ormas.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa IUPK diberikan kepada badan usaha milik ormas, baik berupa koperasi maupun perseroan terbatas (PT), bukan kepada ormas itu sendiri.
