JCCNetwork.id- Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, menegaskan bahwa pemerintah hanya bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, bukan dalam hal teknis pembelian gas.
Pernyataan tersebut disampaikan JK dalam persidangan terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustawan di kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina Persero di PN Jakarta Pusat, Kamis (16/5/2024).
“Sekali lagi, pemerintah, Presiden hanya mengatur kebijakan,” kata JK, yang datang sebagai saksi meringankan ( a de charge) untuk Karen.
JK menjelaskan bahwa urusan teknis pembelian LNG dan komoditas energi sepenuhnya diurus oleh PT Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi.
“Teknisnya oleh Pertamina, jadi, presiden tidak sampai bahwa bicara begini, beli di sini, tidak,” kata JK.
“Jadi ini adalah suatu keputusan bersama kemudian tentang teknisnya sekali lagi apakah beli dimana itu tidak diatur oleh instansi lain. Hanya oleh Pertamina sebagai lembaga atau organisasi bisnis yang berhak untuk itu,” ujarnya.
Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014, didakwa merugikan keuangan negara sejumlah US$113 juta atas kasus dugaan korupsi terkait pengadaan LNG tahun 2011-2021.
Dalam surat dakwaan jaksa KPK, Karen disebut memperkaya diri sebesar Rp1 miliar dan US$104.016. Karen juga diduga memperkaya korporasi, Corpus Christi Liquefaction LLC, sebesar US$113.839.186.
Mengacu pada hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tanggal 29 Desember 2023, Karen memberikan persetujuan pengembangan LNG di Amerika Serikat tanpa ada pedoman yang jelas.
Karen didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
